Pemkab Boltara Buka Suara Soal Isu Seragam Latihan Paskibraka, Tegaskan Pengadaan Sesuai Aturan

Boltara – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) melalui Dinas Kominfo dan Persandian akhirnya angkat bicara menanggapi informasi yang beredar di berbagai platform media sosial terkait kualitas pakaian latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Boltara 2026 serta pengantaran peserta utusan tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Pemkab menegaskan seluruh proses pengadaan hingga fasilitasi peserta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut, Kepala Dinas Kominfo Sri Wahyuni Pontoh, melalui Kabid Sarkom Ismail Yarbo, menindaklanjuti berbagai informasi yang menjadi perhatian publik, kami (Kominfo) melalui konfirmasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memastikan bahwa pengadaan pakaian latihan Paskibraka tahun 2026 dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku,”ujarnya melalui klarifikasi pesan whatsapp kepada media ini. Selasa, (4/8/26).

Pihak Kesbangpol melalui Kakan Abdul Hais Hassan, menjelaskan, dalam proses pengadaan panitia tidak hanya mempertimbangkan aspek administrasi, tetapi juga memperhatikan kualitas bahan agar sesuai dengan kebutuhan peserta selama menjalani latihan intensif.

Pemilihan kain, dilakukan melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kenyamanan dan fungsi. Bahan yang digunakan memiliki karakter sejuk, cepat kering, serta mampu mengurangi rasa panas saat digunakan di bawah terik matahari.

Selain itu, pakaian latihan tersebut dirancang memiliki daya serap keringat yang baik sehingga membantu menjaga kondisi tubuh peserta tetap nyaman selama latihan fisik. Tingkat kelenturan bahan juga menjadi perhatian agar tidak membatasi ruang gerak anggota saat melaksanakan latihan baris-berbaris.

Kami juga terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat mengenai kualitas perlengkapan yang diberikan kepada peserta Paskibraka.

“Pada prinsipnya kami (pemda) ingin memberikan pelayanan dan kualitas terbaik. Apabila masih terdapat koreksi atau masukan dari berbagai pihak, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan akan menjadi bahan evaluasi agar pelayanan ke depan semakin baik,” jelas Hassan.

Sementara itu, terkait isu pengantaran peserta Paskibraka utusan Boltara ke tingkat Provinsi Sulawesi Utara, pihaknya memastikan seluruh tahapan telah difasilitasi sejak proses seleksi awal hingga memasuki pendidikan dan pelatihan.

Fasilitas tersebut mencakup pendampingan selama tahapan seleksi, pemantapan latihan, hingga pengantaran peserta ke Balai Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi pusat pembinaan Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

Keberangkatan peserta bahkan telah ditandai dengan prosesi pelepasan resmi oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara di ruang kerja bupati pada 18 Mei 2026 kemarin. Dalam proses pengantaran, peserta turut didampingi oleh pihak Kesbangpol melalui Kepala Seksi Penanganan Konflik bersama orang tua peserta.

kami juga memastikan akan menjemput kembali peserta utusan Boltara setelah menyelesaikan tugas kenegaraan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

Melalui klarifikasi tersebut, Pemkab Boltara berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, sembari menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam pembinaan generasi muda melalui program Paskibraka.(rp)