SMA Negeri 1 Bolangitang Barat Hapus Pengadaan Komite, Kepsek: Agar Tak Bebani Siswa dan Orang Tua

BOLTARA — Kebijakan menarik kembali sejumlah pengadaan yang sebelumnya berkaitan dengan komite sekolah mulai diterapkan di SMA Negeri 1 Bolangitang Barat. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen sekolah untuk mengurangi beban siswa maupun orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

Kepala SMA Negeri 1 Bolangitang Barat, Hamjan Ahmad, mengatakan pihak sekolah telah mengambil langkah untuk menghapus pengadaan komite yang dinilai dapat membebani siswa dan orang tua.

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi orang tua siswa serta prinsip agar penyelenggaraan pendidikan tidak menambah beban finansial keluarga.

“Pengadaan komite kita hapus, agar tidak membebani murid dan orang tua lagi. Sampai seterusnya,” ujar Hamjan saat bersua dengan media ini di ruang kerjanya, Jumat (4/9/2026).

Hamjan menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar keputusan sementara, melainkan menjadi bagian dari komitmen pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih ringan bagi siswa dan keluarga.

Ia berharap, dengan ditiadakannya pengadaan tersebut, orang tua dapat lebih fokus memenuhi kebutuhan utama pendidikan anak tanpa dibebani kewajiban tambahan dari sekolah.

Kebijakan ini juga menjadi perhatian di tengah tuntutan agar pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah semakin transparan dan tidak membebani masyarakat, khususnya orang tua siswa.

Di sisi lain, sekolah tetap dituntut memastikan kebutuhan operasional dan kegiatan pendidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya melalui sumber pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah SMA Negeri 1 Bolangitang Barat tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sekolah memiliki ruang untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan internal, terutama yang bersentuhan langsung dengan kemampuan ekonomi siswa dan orang tua.

Dengan penghapusan pengadaan komite tersebut, pihak sekolah berharap tidak ada lagi siswa maupun orang tua yang merasa terbebani oleh kebutuhan tambahan di luar pembiayaan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah.(rp)