Krisis Air Bersih, Kapolres Boltara Pimpin Langsung Distribusi 100 Galon di Dua Desa

BOLTARA – Kemarau berkepanjangan mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara). Di tengah kondisi tersebut, Polres Boltara bergerak cepat menyalurkan 1.900 liter air bersih atau 100 galon kepada warga terdampak, Kamis (13/8/26).

Penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung Kapolres Boltara AKBP Andhika Fitransyah, S.I.K., M.Han., dengan menyasar dua desa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, yakni Desa Komus II dan Desa Komus II Timur, Kecamatan Kaidipang.

Andhika mengatakan, pendistribusian air bersih merupakan bentuk kepedulian jajaran Polres Boltara terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan akibat kemarau berkepanjangan.

“Untuk saat ini pendistribusian air bersih menyasar dua desa, yakni Komus II dan Komus II Timur, yang saat ini dilanda kekeringan dan krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan,” ujar Andhika.

Menurutnya, kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Boltara membutuhkan perhatian dan kepedulian dari semua pihak. Karena itu, kepolisian berupaya hadir langsung di tengah masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, terutama air bersih.

Sebanyak 1.900 liter air yang disalurkan diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari.

Krisis air bersih yang mulai dirasakan di berbagai wilayah Boltara menjadi perhatian bersama. Kondisi tersebut sekaligus menggerakkan berbagai pihak untuk mengambil langkah nyata dalam membantu masyarakat yang terdampak.

Kapolres menegaskan, kehadiran kepolisian di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan respons terhadap kondisi sosial yang membutuhkan penanganan bersama.

Penyaluran air bersih ini menjadi salah satu bentuk respons cepat Polres Boltara terhadap dampak kemarau yang dirasakan masyarakat.

Di tengah musim kemarau yang masih berlangsung, kebutuhan air bersih diperkirakan akan terus menjadi perhatian. Kolaborasi pemerintah, kepolisian, serta seluruh elemen masyarakat diperlukan agar warga terdampak tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar tersebut.

(rp)