Empat Ruang Kadis di Bolmut Disegel KPK, Ada Apa?

Salah satu kantor Dinas Kesehatan yang di segel KPK.

Boltara — Aktivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mendadak menjadi perhatian. Empat ruangan kepala dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut disebut telah dipasangi stiker atau tanda oleh KPK, Senin (21/9/2026).

Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebut terdampak yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai maksud maupun konteks pemasangan stiker tersebut.

Informasi mengenai aktivitas KPK di sejumlah OPD tersebut pun masih menjadi perhatian publik. Namun, belum dapat dipastikan apakah pemasangan tanda tersebut berkaitan dengan penanganan perkara tertentu, kegiatan penyelidikan, pengumpulan informasi, atau agenda KPK lainnya di wilayah Bolmut.

Saat dikonfirmasi terkait aktivitas tersebut pada Senin (21/9/2026), pihak KPK RI meminta agar informasi lebih lanjut menunggu pernyataan resmi lembaga antirasuah tersebut.

“Selamat siang teman-teman, untuk informasi terkait hal tersebut kita tunggu statement resmi yaaa,” demikian jawaban pihak KPK RI saat dikonfirmasi. “dikutip dari tribunmanado.com.

Dengan demikian, belum terdapat informasi resmi yang menjelaskan perkara atau objek yang berkaitan dengan pemasangan tanda pada empat ruangan kepala dinas tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Kominfo) Bolmut, Sri Wahyuni Pontoh, menegaskan agar masyarakat menunggu keterangan resmi dari KPK RI.

Pemkab Bolmut mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah termakan informasi yang belum memiliki sumber resmi, terutama terkait aktivitas aparat penegak hukum.

Sementara itu, hingga Senin sore, KPK belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai alasan pemasangan stiker pada empat ruangan kepala dinas tersebut.

Publik kini masih menunggu keterangan resmi KPK untuk mengetahui konteks dan tujuan kegiatan tersebut.(rp)

Check Also

SMA Negeri 1 Bolangitang Barat Hapus Pengadaan Komite, Kepsek: Agar Tak Bebani Siswa dan Orang Tua

BOLTARA — Kebijakan menarik kembali sejumlah pengadaan yang sebelumnya berkaitan dengan komite sekolah mulai diterapkan …