Pemkab Boltara Imbau Warga Tak Berspekulasi, Tunggu Penjelasan Resmi KPK

Boltara — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait aktivitas aparat penegak hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltara.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya pemasangan stiker pada empat ruangan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bolmut yang diketahui berkaitan dengan aktivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Kominfo) Bolmut, Sri Wahyuni Pontoh, saat dikonfirmasi media ini. Senin, (21/9/26) melalui via telepon Whatsapp mengatakan sekaligus meminta masyarakat untuk menunggu keterangan resmi dari KPK Republik Indonesia sebelum menyimpulkan maksud maupun tujuan dari tindakan tersebut.

Menurutnya, informasi yang beredar di tengah masyarakat perlu disikapi secara bijak, terlebih menyangkut aktivitas aparat penegak hukum yang memiliki proses dan kewenangan tersendiri.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum memiliki sumber resmi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya kesimpangsiuran informasi dan spekulasi di tengah masyarakat.

Hingga Senin sore, KPK RI belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai alasan maupun konteks pemasangan stiker pada empat ruangan kepala dinas dan informasi terkait OTT.

Karena itu, mari hormati dan berikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan proses sesuai kewenangannya serta menunggu informasi yang disampaikan melalui saluran resmi.

Pemkab menegaskan bahwa setiap informasi yang beredar sebaiknya terlebih dahulu diverifikasi sumber dan kebenarannya sebelum disampaikan kembali kepada publik.

Menunggu keterangan resmi ini penting agar informasi yang berkembang tidak berubah menjadi spekulasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.(rp)