Ketua DPRD Boltara Apresiasi Pelantikan Srikandi Jaga Desa dan ASLINMAS, Dinilai Bisa Tekan Potensi Korupsi di Desa

Boltara – Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mengapresiasi pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC Srikandi Jaga Desa serta DPC ASLINMAS Boltara periode 2026–2031. Kehadiran organisasi tersebut dinilai dapat memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus meminimalisir potensi tindak pidana korupsi.

Apresiasi itu disampaikan Ketua DPRD Boltara kepada sejumlah wartawan usai kegiatan pelantikan, pengukuhan, serta penguatan fungsi dan musyawarah kecamatan ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa, dan ASLINMAS Boltara yang berlangsung di Gedung Wanita, Kawasan Wisata Pantai Batu Pinagut, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, keberadaan organisasi yang turut mendorong pengawasan di tingkat desa menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan maupun keuangan desa.

“Dengan adanya pengawasan yang lebih kuat, pemerintah desa diharapkan semakin berhati-hati dalam menjalankan program dan menggunakan anggaran, sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini,”ujarnya.

Lanjutnya ia menilai, pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan aparat desa, melainkan juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, terbuka, dan bertanggung jawab.

Pelantikan pengurus DPC Srikandi Jaga Desa dan DPC ASLINMAS untuk periode 2026–2031, yang dirangkaikan dengan penguatan fungsi serta musyawarah kecamatan ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa, dan ASLINMAS, diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjalankan peran masing-masing.

“Sehingga komitmen bersama antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan pengawasan yang berjalan efektif serta partisipasi masyarakat yang semakin aktif, potensi penyalahgunaan kewenangan dan anggaran desa diharapkan dapat ditekan, sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa semakin meningkat. “tutup politisi PDIP tersebut.(rp)