Ketua PWI Sulawesi Utara, Drs. Voucke Lontaan

Jelang Pilkada Serentak 2020, Ini Imbauan PWI Sulut Untuk Wartawan Yang Masuk Dalam Tim Sukses

LIPUTANBMR.COM, SULUT— Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengeluarkan imbauan bagi pekerja pers, berkaitan dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Sebagaimana disampaikan Ketua PWI Provinsi Sulut Drs. Voucke Lontaan, dalam siaran persnya, Selasa (8/9/2020). Bahwa wartawan yang memutuskan menjadi tim sukses salah satu calon kepala daerah, diimbau untuk mengajukan cuti, non aktif atau mengundurkan diri dari anggota PWI.

“Dalam PD/PRT pasal 26 ayat 4, pengurus PWI di pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota yang mengikuti atau terlibat dalam tim sukses kontestasi politik, baik Pilpres, Pilkada, maupun Pemilu Legislatif harus mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi,” terang Voucke.

Dikatakan, Pers Indonesia harus menjadi wasit dan pembimbing yang adil sekaligus menjadi pengawas yang teliti dan seksama terhadap pelaksanaan pemilu, bukan sebaliknya menjadi pemain yang menyalahgunakan ketergantungan masyarakat terhadap media.

Voucke juga mengingatkan imbauan Dewan Pers. Yang mana, seharusnya setiap insan pers tahu bahwa keberadaan pers sesungguhnya adalah dalam rangka menjamin kemerdekaan pers, dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas dan adil, sebagaimana bunyi Pasal 6 UU No 40/1999 tentang Pers.

“Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, setiap wartawan berkewajiban untuk selalu bersikap independen, dengan memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani dan menghasilkan berita yang akurat, yaitu yang dapat dipercaya benar sesuai keadaan obyektif ketika peristiwa terjadi,” tuturnya.

Senada dikemukakan Merson Simbolon, selaku Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan PWI Provinsi Sulut.  Menurutnya, PWI tidak pernah melarang ada wartawan yang mau ikut memperjuangkan keluarga maupun simpatisannya, untuk maju Pilkada 2020 ini. Akan tetapi harus mundur dulu sebagai wartawan. Sebab, seorang wartawan yang maju menjadi Paslon dalam Pilkada atau masuk dalam tim sukses, sesungguhnya adalah seorang wartawan yang telah memilih untuk berjuang, guna kepentingan politik pribadi atau golongannya.

“Hal ini bukan tak mungkin akan menimbulkan adanya konflik kepentingan dengan tugas utama wartawan, yang harus mengabdi pada kebenaran dan kepentingan publik. Karena itu, ketika seorang wartawan memutuskan terjun ke politik praktis, maka pada hakekatnya ia telah kehilangan legitimasinya dalam menjalankan profesi sebagai jurnalistik,” kata Merson.

Pun demikian Fanny Waworundeng, Ketua Kehormatan PWI Sulut juga menjelaskan perlunya menjaga marwah organisasi PWI. “Kita harus tetap teguh pada profesi kita. Kita harus berada di tengah-tengah. Kalau memihak, saya kira harus di luar profesinya. Tapi kalau jelas-jelas masuk tim, harus mundur dari keanggotaan. Peraturan Dewan Pers menetapkan, sebagai wartawan harus mundur. Setelah tahapan selesai, baru masuk lagi,” tandasnya.(*)

Bagikan Berita ini

Komentar Facebook

Komentar