ASN Terjepit Politik: Oknum Kadis Berani Arahkan Suara di Pilkada Bolmong!

LIPUTANBMR.COM,Bolmong – Dalam momen yang mengejutkan masyarakat, sebuah rekaman yang diduga berasal dari seorang oknum Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten Bolmong beredar luas, mengarahkan bawahannya untuk memilih pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tertentu pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 27 November mendatang. Rekaman berdurasi 3 menit 31 detik tersebut menciptakan gelombang kemarahan karena dianggap mencederai prinsip demokrasi.

Dalam rekaman tersebut, oknum kadis secara tegas menyatakan dukungannya terhadap paslon yang diusung oleh Partai berlambang Garuda. “Kami ingatkan dan arahkan, harga mati YSK, Garuda harga mati,” tegasnya, seolah tidak peduli pada aturan yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat aktif dalam politik praktis.

Pernyataan mengancam “satu komando” yang disampaikan dalam rekaman itu, menunjukkan adanya tekanan terhadap bawahannya yang merupakan Kepala Puskesmas. “Kita bukan orang partai tapi kita harus loyal pada atasan, dimana pak Bupati dimana pak presiden disitu Torang,” lanjutnya, menekankan pentingnya mengikuti instruksi tanpa mempertimbangkan netralitas sebagai ASN.

Ketika dikonfirmasi, KK yang diduga sebagai oknum kadis membantah keterlibatannya dalam rekaman tersebut. “Maaf ini bukan suara saya,” ujarnya melalui pesan WhatsApp. Namun, saat ditanya mengenai suara yang menyebut nama beberapa Kepala Puskesmas, ia kembali mengelak, “Saya belum tau.”

Menanggapi isu ini, Ketua Bawaslu Bolmong, Radikal Mokodompit, SE, menegaskan bahwa tindakan tersebut jika terbukti benar, akan ditindak tegas. “ASN apalagi seorang pejabat dilarang berpolitik praktis, apalagi sampai mengarahkan dan mengatasnamakan Bupati dan presiden,” ujarnya dengan tegas.

Kejadian ini menyoroti pentingnya menjaga integritas dan netralitas ASN dalam konteks pemilihan umum, serta memberikan peringatan keras bagi mereka yang mencoba melanggar aturan demi kepentingan politik. Masyarakat pun berharap agar pihak berwenang segera menindaklanjuti kasus ini demi terciptanya pemilihan yang adil dan demokratis. (*)