Tangkal Penyebaran Covid-19, Wali Kota Tatong Bara Keluarkan Edaran Sistem Kerja ASN dan THL Pemkot

LIPUTANBMR.COM, KOTAMOBAGU— Guna mencegah dan meminimalisisir penyebaran serta melindungi ASN dan THL dari resiko terinfeksi Corona Virus Desease (Covid-19), terhitung mulai besok 23 hingga 31 Maret 2020, sistem kerja ASN dan THL Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mulai diberlakukan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran nomor 53/W-KK/III/2020, yang ditandatangani Wali Kota Kotamobagu Ir. Tatong Bara, tanggal 20 Maret 2020, tentang pengaturan sistem kerja ASN dan THL Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dalam upaya pencegahan Covid-19.

Berikut poin-poin imbauan yang disampaikan:

1. Terhitung tanggal 23 hingga 31 Maret 2020 diberlakukan sistem kerja ASN dan THL di Lingkup Pemkot Kotamobagu;
2. Yang dimaksud sistem kerja ASN dan THL pada huruf (a) adalah pembagian jadwal kehadiran bagi ASN dan THL yang melaksanakan tugas di kantor dan di rumah;
3. Kepala perangkat daerah menyusun jadwal kehadiran ASN dan THL untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di masing-masing perangkat daerah terutama unit kerja yang memberikan pelayanan langsung ke masyarakat;
4. Pejabat Eselon II dan III tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor sesuai dengan jam kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat tidak terhambat;
5. Bagi ASN dan THL yang melaksanakn tugas di kantor, melakukan rekam kehadiran manual dengan menandatangani daftar hadir;
6. ASN dan THL yang bertugas di rumah DILARANG bepergian ke tempat umum dan tempat hiburan/wisata kecuali dalam keadaan mendesak seperti untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan dan harus melaporkannya kepada atasan langsung;
7. ASN yang bertugas di rumah tetap diberikan TPP;
8. ASN dan THL yang mendapatkan jadwal bertugas di rumah harus tetap dapat dihubungi dan apabila dibutuhkan dapat diminta untuk hadir di kantor;
9. Menunda kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang menghadirkan banyak orang;
10. Untuk perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, RSUD, UPTD Puskesmas, UPTD Instalasi Farmasi, DPMPTSP, Disdukcapil, Satpol-PP, BPKD, BPBD, Dinsos dan perangkat lainnya yang terlibat dalam upaya penaganan Covid-19 dapat menyesuaikan sesuai dengan tingkat pelayanan; (HM)