Pemkab Boltara Evaluasi AKIP 2026, Perkuat Akuntabilitas Tingkatkan Pelayanan Publik////

Boltara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Komitmen tersebut ditegaskan melalui pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026, yang dihadiri langsung Bupati Boltara Sirajudin Lasena bersama Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, serta Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia, di Lantai III Kantor Bupati Boltara. Senin, (27/7/26).

Kegiatan evaluasi ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mengukur sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan secara efektif, efisien, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik serta pembangunan daerah.

Tim Evaluator KemenPAN-RB yang hadir dalam kesempatan tersebut terdiri dari Yanneri Andreas Pandjaitan dan Veron Fawazi. Keduanya melakukan evaluasi terhadap implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltara sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas reformasi birokrasi.

Selain Bupati dan Wakil Bupati, kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Boltara, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menunjukkan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga capaian kinerja yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Evaluasi AKIP sendiri merupakan agenda strategis pemerintah pusat dalam mengukur tingkat akuntabilitas instansi pemerintah sekaligus menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan manajemen kinerja, transparansi, dan tata kelola yang baik.

Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(rp)