Komitmen Berantas Korupsi, Wali Kota Tatong Bara Tandatangani MOU Perjanjian Kerjasama Dengan KPK

LiputanBMR.com, KOTAMOBAGU – Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara menandatangi Memorandum Of Understanding (MOU) perjanjian kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (10/09/2019).

Penandatanganan MOU tersebut guna berkomitmen membarantas korupsi dan pencegahannya yang melibatkan beberapa pemerintah daerah. Diantaranya Kejaksaan Tinggi Negri, Kanwil ATR/BPN, Kanwil DJP Provinsi dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara.

Hal ini adalah tindaklanjut Focus Group Disccusion (FGD) yang membahas kesepakatan tentang optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah yang sudah dilaksanakan bulan Juli 2019 lalu.

“Ini dilakukan karena sudah merupakan kewenangan KPK dalam melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan sudah diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2002 pasal 6 huruf (d) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,

“Ini adalah kesepakatan, komitmen kita soal pemberantasan korupsi, karena itu penandatanganan MOU harus dilakukan,” ujar Tatong.

Diketahui kesepakatan dalam penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama, memuat poin-poin sebagai berikut :

1. Penandatanganan nota kesepahaman terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara antara lain:

a. Nota kesepahaman antara gubernur dengan kepala kejaksaan tinggi sulawesi tengah.
b. Nota kesepahaman antara Bupati/Wali Kota dengan Kepala Kejaksaan.

2. Penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama terkait pensertipikatan tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan pengitegrasian data pertanahan dengan perpajakan daerah dan ZNT antara :
a. Nota kesepahaman antara gubernur dengan kepala kantor wilayah BPN Sulut.
b. Perjanjian kerjasama antara bupati/wali kota dengan kepala kantor pertanahan.

3. Penandatanganan nota kesepahaman terkait optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah antara:
a. Nota kesepahaman antara gubernur dan kepala kantor wilayah DJP Sulutenggo-Malut.
b. Perjanjian kerjasama antara bupati/wali kota dengan kepala kantor wilayah DJP SuluttengoMalut.

4.Penandatanganan nota kesepahaman dan PKS terkait kerjasama elektronifikasi penerimaan pembayaran pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak daerah antara:
a. Nota kesepahaman antara gubernur dengan direktur utama PT Bank Sulutgo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Pimpinan KPK Saut Situmorang, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Bupati/Walikota Se-Sulut, Kejati Sulut, Kejari Sulut, Kanwil ATR/BPN, Kepala Kantor Pertahanan Sulut, Kepala Kantor DPJ Sulutenggo- Malut, Kepala KKP Pratama, Direktur Utama Bank Sulutgo, Pimpinan Cabang PT Bank Sulutgo, Sekda Provinsi Sulut, Inspektorat Provinsi Sulut, Kepala Badan Pendapatan Se- Provinsi Sulut, Kepala Pengelola Keuangan, Aset Daerah Se- Provinsi Sulut dan Tim KPK Korwil IX.

(Febri)

Komentar Facebook

Komentar

Tinggalkan Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib diisi *

*