dr Sientje Mokoginta (kanan) bersama pengacara kondang Dr Hotman Paris Hutapea, SH, LL.M, M.Hum.

Kasus Dugaan Penyerobotan Tanah Milik dr. Sientje Mokoginta, Terus Didalami Pihak Kepolisian

LIPUTANBMR.COM, HUKRIM– Laporan kasus dugaan penyerobotan tanah milik dr. Sientje Mokoginta yang berlokasi di RT 25 Lingkungan IV Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulut, terus diseriusi pihak kepolisian. Saat ini, Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut, tengah mendalami dugaan kasus yang terjadi sejak tahun 2009 silam atas laporan Polisi Nomor: LP/78/II/2020/SULUT/SPKT.

Amatan media, Selasa (19/5/2020) rombongan penyidik Polda Sulut mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kotamobagu dan sejumlah pemilik bangunan di lokasi sengketa.

Menurut, AKP Deddy Pola, penyidik yang menangani kasus tersebut, bahwa kedatangan pihaknya untuk melakukan penyelidikan terkait kasus digaan penyerobotan tanah milik Sientje Mokoginta. “Masih dalam penyelidikan, dan kasusnya sementara berproses,” ujar AKP Deddy Polla, saat dikonfirmasi usai melakukan pemeriksaan.

Sebelumnya, BPN Kotamobagu Provinsi Sulut telah resmi membatalkan dua belas sertifikat diduga bodong serta mengesahkan dan mengakui Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 98 Tahun 1978 yang berlokasi di RT 25, RW 7 Lingkungan IV Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu Nomor: 28/KEP-71.74-600/VII/2019 tentang pembatalan SHM No.2662/Gogagoman, atas nama Stella Mokoginta, SHM NO.2664/Gogagoman, atas nama Welly Mokoginta, SHM No.2665/Gogagoman, atas nama Jantje Mokoginta, SHM No.2666/Gogagoman, atas nama Robby Smith, SHM No.2785/Gogagoman, atas nama Welly Mokoginta dan SHM No.2786/Gogagoman, atas nama Jantje Mokoginta dan SHM Nomor 2662 dan 2663 terletak di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

Sebagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado Nomor 40/G/2017/PTUN.MDO, tanggal 9 Januari 2018 JO. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Makassar Nomor 48/B/2018/PT.TUN.MK tanggal 7 Juni 2018 JO. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 559 K/TUN/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Telah ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu Edwin Kamurahan tertanggal 24 Juli 2019. Kasus tersebut juga telah keluar putusan PK (150 PK/TUN/2019) yang dimenangkan oleh Sientje Mokoginta Cs.(*/HM)

Komentar Facebook

Komentar

Tinggalkan Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib diisi *

*