LIPUTANBMR.COM, KOTAMOBAGU— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, merespon pengajuan proposal penanganan kawasan kumuh perkotaan yang diajukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Kotamobagu, tahun 2020 lalu.
“Proposal penanganan kawasan kumuh perkotaan yang kami ajukan pada 2020 lalu, sudah mendapat respon dari Kementerian PUPR RI. Alhamdulillah tahun 2021 ini Kotamobagu mendapat bantuan dana, kisarannya mencapai Rp. 3,1 Milyar. Tentu ini kabar yang melegakan sekaligus menggembirakan bagi Kota Kotamobagu, karena bisa mendapatkan tambahan dana untuk penanganan kawasan kumuh di daerah ini,” ungkap Kepala Dinas PRKP Kotamobagu, Chelsia Paputungan ST, Rabu 10 Februari 2021.
Menurutnya, dana sebesar 3 Milyar lebih ini akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kawasan 8 desa dan kelurahan di Kota kotamobagu.
“Antara lain Desa Pontodon Timur, Desa Kobo Besar, Kelurahan Tumubui, Desa Moyag Todulan, Kelurahan Matali, Kelurahan Motoboi Besar, Kelurahan Mongondow, serta Kelurahan Gogagoman. Dananya berasal dari Bantuan Dana Investasi (BDI),” sebutnya.
Masih menurut Chelsia, kucuran tambahan anggaran dari pemerintah pusat ini, tidak lepas dari peran Ibu Walikota yang intens berjuang untuk mendapatkan tambahan dana dari pemerintah pusat, meski masih dalam situasi pandemi seperti saat ini, termasuk peran Pak Herson Mayulu di Komisi V DPR RI dalam mengawal aspirasi masyarakat Kotamobagu.
“Ya, ini berkat kerja keras dan perjuangan Ibu Walikota Ir. Tatong Bara saat berada di Jakarta beberapa waktu lalu, sehingga Kotamobagu bisa mendapat Bantuan Dana Investasi, termasuk juga perjuangan Pak Herson Mayulu di Komisi V DPR RI,” ucapnya.
Ditambahkannya, terkait bantuan ini pihaknya akan melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaannya sebentar.
“Kami terlebih dahulu akan mempersiapkan kelompok pelaksana di masing-masing desa kelurahan dan memfasilitasi penyusunan DED fisiknya,” tandasnya.(*/Hendrawan)