TAPD dan KPU Putuskan Bahas Penetapan NPHD Pilkada 2020 Bersama DPRD Boltim

LiputanBMR.com, BOLTIM – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) nampak sepakat membahas anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 lewat penetapan Naskah Pemberian Hibah Daerah (NPHD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penetapan NPHD yang seharusnya di mulai pada 1 Oktober 2019 rupanya ditunda sampai menunggu DPRD tiba di Boltim, setelah menghadiri kegiatan Sulut Expo di Jakarta.

Baca juga: Hasil Pembahasan Anggaran Pilkada Boltim dan TAPD Putus di Angka Rp17,2 Miliar

Sekertaris Daerah (Sekda) Oskar Manoppo, membenarkan penundaan penetapan NPHD untuk dibahas kembali bersama DPRD. “Iya kami tunda sambil menunggu DPR Boltim,” ungkapnya, kepada media ini, Selasa (01/10).,

Senada juga dikatakan Sekertaris KPU Boltim, Arfan Palima. Menurutnya, memang hal demikian perlu ada keterlibatan DPRD. “Memang perlu dibahas bersama DPR, mengingat dananya bersumber dari APBD,” ungkap Arfan.

Sebelumnya, lewat press rilis Ketua DPRD Boltim, Fuad Landjar SH, mengkoreksi adanya Pembahasan anggaran Pilkada. Ia mengatakan TAPD harus menundah penetapan NPHD. Paling tidak, hal tersebut bisa terjadi jika legislatif sudah ikut dalam pembahasan bersama lembaga penyelenggara yakni KPUD dan Bawaslu Boltim, serta keamanan yakni Kepolisian.

“Harusnya kami dari DPRD Boltim dilibatkan, tidak sepihak menyepakati anggaran untuk NPHD. Kami jelas-jelas memiliki fungsi pengawasan, dan tidak masuk akal mengawasi anggaran yang kami tidak tahu ujung pangkalnya,” tegas Fuad. (R)

Komentar Facebook

Komentar

Tinggalkan Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib diisi *

*