Bupati Boltim Tegaskan Pemdes Wajib Validasi Data

LiputanBMR.com, BOLTIM– Pentingnya Validasi Data Kependudukan diwilayah Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) tidak lain kewajiban Pemerintah Desa (Pemdes). Di momentum empat tahun kepemimpinanya “SERU”, Bupati, Sehan Lanjdar, SH menegaskan seluruh Kepala Desa atau Sangadi untuk memperhatikan data kependudukan.

Menurut Bupati, seluruh Sangadi serta perangkat atau aparat yang ada disetiap Desa harus mengetahui soal data kependudukan. “Sangadi harusnya, paham dengan wiliayah yang di pimpinya. Soal validasi data itu sangat penting. Karna dalam hal ini, Sangadi yang lebih mengetahui berapa jumlah kependudukan yang ada di Desanya,” ungkap Bupati.

Tak hanya itu, ia pun mengatakan, dengan adanya validasi data ini, Pemerintah dapat mengukur ekonomi masyarakat, kebutuhan sosial masyarakat serta potensi naik turunya angka pengangguran. “Saya tegaskan kembali, setiap aparat wajib validasi data masyarakatnya secara lengkap, manfaatkan perangkat yang ada, sehingga bisa mengukur kebutuhan dan karakteristik dari masyarakat,” kata Eang sapaan akrabnya tegas.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Uyun Kunaefi Pangalima (UKP) menyatakan untuk segera menindak lanjuti soal validasi data. Hal ini dibenarkan Kepala Bidang Pemerintah Desa dan Kelembagaan, Rusli Dajoh bahwa, Dinas PMD selalu melakukan pengawasan dini sistem pemerintahan setiap Desa.

“Kami akan tindak lanjut, memang soal data itu sangat penting. Sebab, data penduduk ini akan disinkronkan dengan program Pemerintah Pusat. Tentunya pengawasan dan tata cara pendataan ditingkat desa itu harus secara valid atau lengkap,” tutupnya.

Ia menambahkan, untuk tahun 2020 ini, upaya Dinas PMD lebih mengutamakan kedisiplinan Aparat Desa. Baik itu dari penerapan fingerprint , terlebih tunjangan aparat desa dievaluasi dengan hasil kinerja, termasuk validasi data.

“Tahun 2020 ini, ukuran kinerja aparat akan di buktikan dengan data sehingga pembayaran tunjangan akan di evaluasi dengan kinerja atau data yang valid. Pemdes akan seriusi dalam pendataan tersebut dengan melibatkan ibu – ibu dasawisma yang kemungkinan juga akan diberikan honorarium setiap pengurus,” jelasnya. (R)

Komentar Facebook

Komentar

Tinggalkan Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib diisi *

*