Auri Kakunsi saat membeberkan data terkait penyelewengan upah pembuatan jamban Desa Komus II
Auri Kakunsi saat membeberkan data terkait penyelewengan upah pembuatan jamban Desa Komus II

Diduga Dana Pembuatan Jamban Desa Komus II Ditilap Aparat Desa

LIPUTANBMR.COM, BOLMUT – Diduga terjadi korupsi berjamaah di Desa Komus II, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) untuk dana pembuatan jamban sejak tahun 2018, 2019 dan 2020.

Berdasarkan informasi yang dirangkum media ini. Dugaan tilap (penggelapan, red) dana untuk upah pekerja jamban tersebut sudah berlangsung selama tiga tahun, yang melibatkan mantan Kepala Desa Komus II, Esra Namangge beserta Aparatnya pada saat itu.

“Program pembuatan jamban tersebut, dilaksanakan pada tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp 267.013.500. Dari anggaran itu, sebesar 30% digunakan untuk pembayaran upah pekerja, yakni Rp 80.104.050. Adapun jumlahnya 15 unit jamban, masing-masingnya di bandrol dengan harga Rp 5.340.270. Namun yang diserahkan hanya Rp 3.000.000“, ungkap Auri Kakunsi, warga Desa Komus II kepada reporter media ini, Sabtu (21/08/2021)

Menurutnya, penggelapan upah pekerja ini terbongkar usai dia beserta warga lainnya berhasil menemukan data terkait laporan pertanggungjawaban jamban tersebut.

“Hal ini tidak hanya terjadi pada tahun 2018, melainkan 2019 sampai akhir masa jabatan Sangadi yakni 2020. Untuk 2019, upah pembuatan jamban sebesar Rp 90.900.000 untuk 15 unit, setiap unit dibandrol Rp 6.060.000. Namun yang dibayarkan hanya Rp 3.000.000. Hal yang sama juga terjadi untuk program jamban di tahun 2020″, terangnya

Lanjut Auri, pihaknya telah melaporkan hal ini kepada Polres Bolmut, karena menurutnya Pemerintah Desa Komus II yang menjabat pada saat itu telah melakukan kejahatan penyelewengan dana desa.

“Kami sudah melaporkan kasus ini di Polres Bolmut. Dari proses tersebut, untuk sementara baru setengah upah di tahun 2018 yang sudah dikembalikan terlapor, yakni sebesar Rp 17.600.000, dari total 35.104.050 yang harus dibayarkan kepada pekerja. Sehingga kami terus berupaya agar semua kasus ini bisa selesai dan para terlapor bisa diproses sesuai hukum yang berlaku”, ujar Auri

Bukti pengembalian sisa upah pekerja jamban untuk tahun 2018 di Desa Komus II. Foto : Chandriawan Datuela

Bukti pengembalian sisa upah pekerja jamban untuk tahun 2018 di Desa Komus II.

Terpisah, Kanit Tipikor Polres Bolmut Ipda Dedi. S, saat ditemui reporter media ini, mengatakan jika, pihaknya telah menerima laporan terkait kasus penggelapan upah pekerja jamban tersebut.

“Laporannya sudah kami proses, dan pihak terlapor sudah bersedia mengganti sisa upah pembuatan jamban di tahun 2018 itu”, ungkapnya

Menanggapi hal tersebut, mantan Kepala Desa Komus II, Esra Namangge membenarkan jika saat itu memang terjadi penggelapan upah pekerja jamban saat dirinya menjabat. Namun dirinya menolak dikaitkan dengan kasus tersebut. Alasannya karena, anggaran pembuatan jamban diserahkan sepenuhnya kepada TPK yang ditunjuk pada program tersebut.

“Saya mengakui lalai dan kurangnya pengawasan pada pembuatan jamban tersebut. Saya menyerahkan sepenuhnya kendali program itu kepada TPK, bahkan TPK yang menentukan besaran upah pekerja. Yang saya tahu, program itu sukses dan saya tidak mau tahu soal penggunaan anggaran”, ungkapnya

Disisi lain, TPK Desa Komus II tahun 2018, Yusaf Balasasa saat ditemui dirumahnya, justru menampik keterangan mantan sangadi tersebut. Menurutnya, semua keputusan sepenuhnya dikendalikan oleh Sangadi.

“Semua keputusan berasal dari Sangadi, termasuk penentuan besaran upah yang diberikan kepada pekerja dan besaran pembagian dana kepada aparat desa. Pada saat pembagian, masing-masing Sangadi, Bendahara Desa dan TPK menerima sebesar 8 Juta, sedangkan enam Aparat Desa menerima 1,5 Juta/orang”, ujar Yusaf. [CnD]

Bagikan Berita ini

Komentar Facebook

Komentar