Komisi III DPRD Bolmong Gelar RDP Realisasi Fefocusing Angggaran Penanganan Covid-19

LIPUTANBMR.COM, BOLMONG– Komisi III DPRD Bolaang Mongondow (Bolmong), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang tindaklanjut dan realisasi hasil refocusing anggaran penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun 2020 dengan sejumlah instansi terkait. Masing-masing Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmong, Selasa (2/6/2020).

Rapat yang digelar di ruang Komisi III Gedung DPRD Bolmong ini, dipimpin Sekretaris Komisi Supandri Damogalad dan turut dihadiri anggota Komisi III diantaranya Febrianto Tangahu, Victor Lumapow, Sulhan Manggabarani, Satira Manoppo, Kepala Dinsos Abdul Haris Bambela, Kepala Dinkes dr. Erman Paputungan dan Kepala DKP I Nyoman Sukra.

Dalam kesempatan itu, Supandri menyampaikan RDP digelar sebagai tindak lanjut kunjungan DPRD Bolmong di lapangan. Dimana menurutnya, dalam fungsi pengawasan, DPRD ingin mengetahui berapa anggaran yang direfocusing akibat Covid-19 di tiga dinas tersebut. “Kami harus melakukan pengawasan sehingga jika ada hasil temuan di lapangan, tentunya akan kami pertanyakan kepada instansi terkait,” kata Supandri.

Selain itu lanjutnya dalam rapat tersebut, DPRD juga mempertanyakan pengadaan barang dan jasa berupa beras diambil dari daerah mana. “Kami ingin khusus untuk beras dapat dibeli kepada petani di Bolmong agar uang berputar di daerah tidak diluar Bolmong,” pintah Supandri.

DPRD Bolmong sendiri memaklumi karena bantuannya dilakukan super cepat, karena ada keluhan dari warga terdampak Covid-19 soal kwalitas beras yang diberikan. “Kiranya bantuan berikut beras yang diberikan beras yang betul dari hasil daerah, sebab Bolmong Surplus beras. Saya kira pengusaha gilingan di Bolmong mampu tangani stok permintaan dari Pemkab Bolmong,” kata Supandri.

Hal ini turut dibenarkan Anggota DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani. Ia mengatakan, pihaknya bisa menjamin khusus di wilayah pantai utara ada sekitar 600 ton beras yang bisa disiapkan oleh pengusaha gilingan padi.

“Saya bisa fasilitasi dan kualitasnya bisa saya jamin dari pada kita beli beras di luar daerah sementara di daerah kita surplus beras, akibat banyak bantuan dari luar, beras di Bolmong tidak terjual. Dan harganya lebih murah Rp 9500 perkilo bukan per liter,” imbuhnya.

Hal serupa juga dikatakan Anggota DPRD Bolmong Febrianto Tangahu. Ia meminta jika bisa bahan yang mudah rusak agar kedepan diganti dengan bahan yang tidak mudah rusak. “Misalnya diganti dengan ikan kaleng atau bahan pokok lainnya,” tambahnya.

Selain itu, dirinya juga mempertanyakan kepada ketiga dinas terkait pengadaan barang dan jasa apakah dilakukan swakelola atau ada penyedia barang. “Apakah Dinas yang kelola ataukah ada pihak ketiga yang mengadakan barangnya?,” tanya Anto dalam RDP tersebut.

Usai Komisi 3 DPRD Bolmong mempertanyakan refocusing anggaran, diberikan kesempatan oleh pimpinan rapat kepada ketiga pimpinan Dinas yang hadir pada saat itu.

Menurut Kadis Kesehatan Erman Paputungan, untuk dinas kesehatan hasil refocusing anggaran yang digeser sekitar Rp 3,3 milyar lebih. “Saya juga klarifikasi soal pembagian APD yang katanya tidak merata, terus terang untuk APD khusus Kapus Bolaang sampai Poigar saya turun langsung memberikan bantuan. Saya sudah tiga kali turun di Kapus, tapi kami akui adanya keterbatasan APD, jadi tidak benar ada Kapus yang dianaktirikan,” ungkapnya.

Kata dia, dalam pengadaan barang untuk APBD 2020 terkait APD dan lain-lain, ini dilakukan oleh penyedia atau pihak ketiga. “Ada penyedia barang dan tentu dilakukan secara prosedur yang ada,” kata Erman.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Abdul Haris Bambela menjelaskan, untuk pengadaan barang dan jasa dari pihak penyedia. “Mulai penampungan bahan di gudang yang adakan dari penyedia,” imbuhnya.

Selanjutnya, untuk usulan dari DPRD Bolmong diganti bahan yang tak mudah rusak, saat ini lagi diusulkan kepada pimpinan dan kini lagi ditelaah staf. “Kami sudah usulkan bahan berupa gula pasir dan ikan kaleng,” sebut Haris.

Dilanjutkan oleh Kadis DKP I Nyoman Sukra, untuk pengadaan barang dan jasa ada penyedia yang adakan. “Untuk usulan beras dibeli dari dalam daerah, saya lagi usulkan kepada pimpinan sebab setiap bulan ada kontrak penyedia. Jadi bisa saja beruba penyedianya, mudah-mudahan di setujui oleh pimpinan,” pungkasnya. (Adve/sis)