Gandeng Kejari Kotamobagu, Bupati Yusra Buka FGD Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BOLMONG, LiputanBMR.com – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yusra Alhabsyi, membuka Forum Group Discussion (FGD) bertema “Menuju Tertib Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD)” yang digelar Badan Keuangan Daerah (BKD), di Sutan Raja Hotel, Kota Kotamobagu, Selasa 23 Juni 2026.

Kegiatan tersebut ikut bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang telah menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan serta pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.

Hadir dalam FGD ini, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotamobagu Tasjrifin Muljana Abdul Halim, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Kotamobagu, Andika Esra Awoah, S.H., M.H.

Kasi Datun Kejari Kotamobagu, Andika Esra Awoah, menegaskan bahwa tema FGD ini sangat esensial guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan aset daerah kerap kali

bersinggungan dengan masalah hukum dan membutuhkan pemahaman regulasi yang mendalam.

Sehingga, dalam hal ini kejaksaan Negeri berperan sebagai mitra strategis yang siap memberikan bantuan pendampingan hukum dan mediasi.

“Pihak Kejari berharap forum ini dapat menciptakan ruang diskusi yang solutif sehingga mampu mendongkrak kualitas tata kelola administrasi di lingkungan Pemkab Bolaang Mongondow,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, dalam arahannya menekankan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan bentuk nyata tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Bupati menyoroti sejumlah tantangan fundamental, khususnya dalam mengidentifikasi dan menertibkan aset-aset yang hingga kini belum teradministrasi dengan baik.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan seluruh jajaran terkait kewajiban kelengkapan dokumentasi aset, terutama saat terjadi perpindahan jabatan atau serah terima, untuk mencegah polemik di masa depan. Beliau juga memberikan atensi khusus terhadap aset berupa tanah yang belum memiliki sertifikat, guna menutup celah potensi penjualan yang tidak sah atau sengketa.

“Kerja sama dengan Kejaksaan sangat penting untuk memastikan tertib administrasi sekaligus memberikan kepastian serta keamanan hukum bagi aset-aset daerah. Saya berharap diskusi ini mampu melahirkan rekomendasi-rekomendasi konkret yang dapat segera kita tindak lanjuti demi kebaikan masyarakat,” tegas Bupati Yusra Alhabsyi.

Sebagai bentuk komitmen penuh terhadap tertib pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD), FGD ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dari 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bolaang Mongondow, meliputi Inspektorat Daerah, seluruh unsur Kepala Dinas dan Kepala Badan, Direktur RSUD Datoe Binangkang, Sekretaris Dewan, hingga Kepala Bagian Setda/Setwan, serta turut melibatkan seluruh Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dari masing-masing instansi tersebut.

Melalui sinergi yang terbangun antara Pemkab Bolaang Mongondow dan Kejari Kotamobagu, diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah ke depannya dapat berjalan semakin tertib, profesional, dan bebas dari kendala hukum. (Adv)