LiputanBMR, Advertorial – Untuk ketiga kalinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sulawesi Utara.

Predikat WTP diserahkan secara langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Endang Tuti Kardiani SE MM pada Bupati Boltim Sehan landjar SH di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Jalan 17 Agustus Manado, Jumat (10/6). Dihadiri Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Boltim Sehan Mokoagow, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Muhammad Assagaf dan sejumlah pejabat eselon II di lingkup pemkab Boltim.
Ketua BPK RI Perwakilan Sulut mengatakan, pemberian opini berdasarkan 4 kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal. “Laporan keuangan tahun nggaran 2015, berdasarkan sistem akuntansi berbasis akrual dimana terdapat 7 komponen dalam laporan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan,” sebut Endang.

Ia berharap, Pemkab yang belum mencapai WTP, tahun depan bisa menyusul daerah lain yang telah meraih WTP. “Semoga tahun depan semua kabupaten kota dapat meraih WTP karena WTP adalah kewajiban Pemda untuk meningkatkan pelaporan keuangan yang transparan,” dengan penuh harapan Endang katakan.
Bupati Boltim Sehan Landjar SH mengaku, bahagia atas pencapaian tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hal luar biasa karena 3 tahun berturut-turut Boltim berhasil mendapat penghargaan tertinggi terkait pengelolaan keuangan dan harus dipertahankan serta ditingkatkan. “Saya juga memberi apresiasi pada Sekkab , para Asisten, Kepala DPPKAD dan Kepala Inspektorat Inspektur merupakan tulang punggung dalam hal penataan admistrasi keuangan daerah,” puji Eyang sapaan akrab Bupati Boltim.

Disinggung terkait reward, ia menuturkan, tidak menutup kemungkinan tahun depan akan ada kenaikan tunjangan kinerja sebagai bentuk pada para aparatur yang telah bekerja keras sehingga Boltim bisa meraih hasil terbaik dalam hal pengelolaan keuangan. “Tunjangan selalu menjadi perhatian dan akan dilihat kedepan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tutupnya.
Peliput: Muliady Sugeha