LIPUTAN BMR | Keseimbangan Informasi Portal Berita Bolaang Mongondow Raya
LIPUTANBMR.COM, JAKARTA– Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Talaud dalam hal ini Bupati Elly Lasut atas keseriusan dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) ke luar negeri.
Hal ini dikatakan Benny, usai melakukan penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Pemkab Talaud, terkait peluang kerja lewat program Specified Skilled Worker (SSW), Selasa 23 Februari di Kantor BP2MI Pusat.
“MoU ini salah satu Badan Hukum yang memiliki inisiatif untuk menyiapkan dan meningkatkan SDM dalam rangka penempatan, khususnya ke negara Jepang. Momentum hari ini dimaknai sebagai bentuk nyata kolaborasi positif antar pemangku kepentingan, pemerintah daerah maupun pihak swasta,” ujarnya.
Dikatakan, salah satu dari 9 program prioritas BP2MI yakni menyiapkan tenaga kerja terampil dan profesional, khususnya untuk penempatan tenaga kerja di negara-negara yang bekerjasama secara G to G dengan Indonesia.
“Saya sering sampaikan dalam berbagai forum bahwa kontribusi dan pengorbanan Pekerja Migran kita terhadap Indonesia tidaklah main-main. Remitansi sebesar 159,7 triliun yang hampir setara dengan sumbangan migas kita, dan juga tidak kalah dengan sumbangan sektor wisata Indonesia,” terangnya.
Lanjut Benny, di masa pandemi ini, meskipun pekerja migran Indonesia mengalami dampak yang luar biasa, namun seiring dengan pembukaan secara terbatas negara-negara penempatan, maka PMI dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi pengangguran di dalam negeri akibat pandemi.
“Saya mengajak untuk mengubah paradigma, menerapkan nilai-nilai pelayanan dengan rasa hormat, karena PMI sejatinya adalah Pahlawan Devisa yang patut dan layak diberikan pelayanan sebagai warga negara VVIP,” tuturnya.
Apalagi tambahnya, penempatan ke luar negeri seperti Jepang memiliki prospek yang luar biasa. Yakni untuk jabatan perawat dan Caregiver (pengasuh lansia) dengan gaji yang cukup besar, yakni mencapai 22 juta sampai 27 juta dengan kontrak kerja selama 5 tahun.
Ia berharap inisiasi seperti ini dapat dilakukan daerah-daerah lain. Selain itu diminta agar UPT yang ada di daerah harus aktif dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk dapat memenuhi kuota yang telah ditentukan oleh negara penempatan.
Terpisah, Kepala UPT BP2MI Manado Hendra Makalalag menambahkan, selain sosialisasi, pihaknya terus melakukan penjajakan dengan sejumlah kepala daerah lainnya
yang ada di Sulut.
“Kerjasama Pemkab Talaud dengan BP2MI sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk memanfaatkan peluang kerja di Jepang terlebih bagi para anak muda di Talaud,”
“Ini patut diberikan apresiasi. Sebab peluang ini mampu dimanfaatkan bagi pemerintah daerah. Betapa bangganya anak muda di Talaud, yang diberikan pelatihan tanpa mengeluarkan biaya sepersen pun,” sambungnya.
Selain itu katanya, langkah Pemkab Talaud merupakan bentuk tanggungjawab dalam memberikan perlindungan teknis bagi calon Pekerja migran Indonesia sebelum bekerja ke luar negeri.
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), salah satu tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan kompetensi calon PMI adalah menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja, melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
“Nah, hari ini Kabupaten Talaud sudah memulai. Mudah-mudah ada kabupaten kota di Sulut yang akan menyusul,” katanya.
Hendra pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Talaud yang telah mengambil andil dalam
menurunkan angka pengangguran di Sulut. “Terobosan Bupati Talaud yang luar biasa ini, memungkinan teman-teman dari daerah lain tertarik untuk bekerjasama,” tandasnya.(*/Hendrawan)
