Sri Mulyani: THR dan Gaji Ke-13 Dibayarkan 10 Hari Sebelum Idul Fitri

LIPUTANBMR.COM, KOTAMOBAGU– Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI/Polri, Pensiunan dan penerima pensiun direncanakan dimulai 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Hal ini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Press Statement THR dan Gaji Ke-13 secara daring di Jakarta, Sabtu 16 April 2022.

Meski demikian kata dia, jika belum dapat dibayarkan pada periode tersebut karena terkendala masalah teknis, maka THR tetap dapat dibayarkan setelah Idul Fitri. Sedangkan Gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juli 2022 untuk kebutuhan pendidikan putra-putri ASN, TNI dan Polri.

“Kebijakan pemberian THR dan gaji ke 13 tersebut diharapkan akan bisa terus memberikan faktor yang makin kondusif untuk masyarakat dalam beraktivitas dan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sekaligus juga untuk terus membantu pemulihan ekonomi Indonesia,” kata Sri Mulyani dilansir dari Kemenkeu.go.id

Selain itu lanjutnya, pemberian THR dan Gaji Ke-13 ini merupakan  kebijakan yang diharapkan dapat mendorong percepatan ekonomi nasional dengan menambah daya beli masyarakat.

“Ini juga dilakukan dengan upaya terus membantu kelompok masyarakat yang paling rentan melalui penambahan dan penebalan bantuan sosial termasuk kepada para pedagang kaki lima pangan yang juga menghadapi tekanan kenaikan harga,” ujarnya

Masih kata Sri Mulyani, seiring dengan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 yang semakin baik, serta APBN mulai menunjukkan pemulihannya, kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13 dilakukan penyesuaian.

“THR dan Gaji ke-13 diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok, serta 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Bagi instansi pemerintah daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Diketahui, peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR dan Gaji Ke-13 telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 April 2022.(*/Wan)

Sumber: kemenkeu.go.id