Dirjen Imigrasi Kunjungan Kerja di Kantor Imigrasi Kotamobagu

LiputanBMR.com, Kotamobagu – Wali Kota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara, Selasa (4/12/2018), menghadiri kegiatan pelantikan Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Kecamatan se – Kota Kotamobagu, dan Peresmian Gedung Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa, kehadiran Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu, telah banyak membantu serta memberi manfaat bagi masyarakat diwilayah Bolaang Mongondow Raya, khususnya dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

“Masyarakat yang ada sangat terbantu dengan adanya kantor Imigrasi di Kota Kotamobagu, bahkan Bolaang Mongondow Raya,” ujar Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dirjen Imigrasi  Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang telah berkenan untuk melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Kotamobagu.

“Kami juga sangat berharap agar kiranya kantor Imigrasi Non TPI Kelas III Kotamobagu, statusnya bisa naik kelas, sehingga pelayanan kepada seluruh masyarakat, di wilayah Bolaang Mongondow Raya akan lebih maksimal lagi,” ujar Wali Kota.

Sementara itu Direktur Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM, Irjen Pol DR Ronny Franky Sompie SH MH, mengatakan, Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu, sudah sangat layak untuk naik status.

“Sudah layak (naik status, red) Kelas dua. Agar lebih efektif untuk menunjang kerja di wilayah. Misalnya, membuat unit kerja di titik – titik tertentu, mengingat wilayah kerja yang meliputi empat kabupaten dan satu kota,” kata mantan Kapolda Bali ini.

Jika sudah naik status kata Sompie, maka petugas Imigrasi juga akan bertambah.

“Itu yang diusulkan, nanti kita lihat bagaimana kedepannya. Tentu ini tak lepas dari memberikan pelayanan dan bakti kepada masyarakat dan negara,” ucapnya.

Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Bolaang Mongondow, Dra Yasti Soepredjo Mokoagow, Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, Amin Lasena, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, Rusdi Gumalangit, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), para Pimpinan DPRD para pejabat dilingkungan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah se – Bolaang Mongondow Raya. (*/Win)

Komentar Facebook

Komentar

Tinggalkan Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib diisi *

*