LIPUTAN BMR | Keseimbangan Informasi Liputan Berita MasRakat
KOTAMOBAGU, LiputanBMR.com – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat ini menjadi sorotan tajam public.
Bahkan, berbagai opini negative muncul dikalangan public terkait dengan status PPPK yang tengan berproses saat ini.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Kotamobagu, Refly Setiawan Mamonto membenarkan jika proses tahapan seleksi PPPK saat ini terus menuai kontroversi dikalangan masyarakat.
Sehingga itu, politisi PKB ini meminta Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu agar melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap para peserta seleksi.
“Kami minta instansi terkait, khususnya Dinas Pendidikan memastikan bahwa peserta yang diajukan dalam seleksi PPPK benar-benar menjalankan tugas sebagai guru. Jangan sampai ada oknum yang hanya terdaftar di Dapodik tapi tidak pernah mengajar,” tegas Refly, Sabtu 10 Mei 2025, kemarin.
Menurut Refly, keberadaan data dalam sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) belum cukup menjadi tolok ukur bahwa seseorang aktif menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik.
Ia menekankan pentingnya pengecekan langsung ke lapangan atau minimal konfirmasi dari kepala sekolah sebagai bentuk validasi tambahan.
Ia juga mengingatkan agar proses seleksi tidak disusupi oleh kepentingan tertentu yang bisa merugikan para guru yang benar-benar berjuang dan aktif mengajar selama ini.
“Ini menyangkut kualitas pendidikan di daerah kita. Jangan sampai seleksi ini hanya formalitas dan membuka celah bagi guru-guru fiktif,” tambahnya.
Langkah pengawasan dari DPRD ini diharapkan mampu mendorong proses seleksi yang lebih akuntabel dan profesional, sehingga hanya guru-guru yang benar-benar memenuhi syarat yang dapat lolos menjadi PPPK.
Reporter : Yudi
