Wabup Oskar Manoppo, Hadiri Paripurna Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020

LIPUTANBMR.COM, BOLTIM— Wakil Bupati (Wabup) Pemerintah Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2020, Rabu 31 Maret 2021.

Rapat yang digelar di ruang sidang gedung DPRD Boltim ini dipimpin Wakil Ketua Medi Lensun didampingi Wakil Ketua Muhammad Jabir serta dihadiri 15 dari 20 anggota DPRD Boltim, para Asisten serta pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim.

Dalam sambutannya Wabup menyampaikan, bahwa LKPJ tahun anggaran 2020 ini telah disusun secara komperhensif, mendasar dan memberi informasi serta bertujuan agar hal-hal yang disampaikan dalam LKPJ dapat dipahami kemudian dibahas secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.

“Untuk selanjutnya, ditetapkan melalui keputusan DPRD yang memuat rekomendasi catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun,” ujar Wabup.

Lanjutnya, sebagaimana diketahui, bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2020.

“Merupakan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

“Sehingga realisasi penggunaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan pemda yang ditampilkan dalam buku LKPJ tahun 2020 ini adalah realisasi dari penggunaan anggaraan sebelum adanya audit BPK,” terang Wabup.

Adapun persentase pendapatan APBD Boltim tahun anggaran 2020 lanjutnya, yakni PAD 73,50 persen dari target anggaran. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat 98,99 persen dari target, serta pendapatan daerah yang sah sebesar 101,61 persen.

“Sedangkan untuk alokasi belanja mencapai 121,15 persen dari total belanja, sedangkan realisasi belanja mencapai 116,17 persen dari total alokasi belanja,” tandasnya. (Hendrawan)