Komisi I DPRD Minta Klarifikasi Sangadi Nuangan Selatan Terkait Laporan Masyarakat

LiputanBMR.com, BOLTIM – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta klarifikasi Kepala Desa atau Sangadi Nuangan Selatan, Muldan Akasi atas dugaan yang mengatasnamakan masyarakat desa setempat yang dianggap tidak transparan dan adanya unsur penyalahgunaan Dana Desa tahun anggaran 2019.

Permintaan tersebut di utarakan Komisi I DPRD Boltim atas dasar laporan masyarakat lewat bentuk surat kaleng tembusan DPRD Boltim yang melakukan kunjungan langsung di Desa tersebut dalam agenda monitoring dan evaluasi penyaluran BLT pada Senin (15/06) belum lama.

Pada kunjungan itu, Ketua Komisi I DPRD Boltim, Wilken Rareho yang di dampingi Wakil Ketua komisi I, Samsudin Dama dan lintas komisi Anggota Legislatif perwakilan wilayah Nuangan, Hi. Sunarto Kadengkang  meminta pendapat Sangadi Nuangan Selatan terkait beberapa poin yang termuat dalam surat kaleng tersebut.

Muldan Akasi saat memberikan klarifikasi menanggapi bahwa laporan demikian adalah bentuk tuduhan terhadapnya. Menurutnya, sejumlah laporan yang dilayangkan hingga ke DPRD tersebut tidak benar dan adanya unsur kecemburuan dari masyarakat.

“Jadi ini ada unsur kecemburuan sebenarnya, artinya sakit hati, barisan sakit hati. Tidak tau apa yang membuat mereka sakit hati, saya bekerja laksana saja kepada masyarakat saya,” terangnya.

Ia sendiri menganggap bentuk laporan ini sengaja dilaporkan yang didalamnya ada keterlibatan aparatnya sendiri. Ia mengaku bingung apa tujuan laporan terhadapnya itu.

“Yang saya tidak terima itu, dalam satu struktur pemerintahan itu apa yang menjadi kelamahan sangadi datang pertanyakan ke saya sangadi, tujuan laporan itu sebenarnya apa?,” Tanya sangadi, saat dikonfirmasi media ini.

Sementara, Wilken Rareho usai melakukan pertemuan kepada media ini menyatakan bahwa hasil dari pada klarifikasi atas laporan tersebut tidak ada temuan seperti yang termuat dalam surat.

“Kita sudah meminta klarifikasi dari Sangadi, jadi kita menunggu. Laporan yang disampaikan dari yang mengatasnamakan masyarakat belum mendapat temuan, kita lebih berharap Sangadi melakukan rekonsiliasi dan merangkul masyarakat agar tidak terjadi perpecahan,” imbuhnya.

Lanjut Wilken, jika terjadi laporan susulan dari masyarkat dan memiliki dasar yang kuat lami bisa menindak lanjut seperti apa kewenangan DPRD.

“Kalaupun ada laporan susulan dari masyarakat, asalkan mampu dipertanggungjawabkan dan ada dasar yang kuat bisa menindak lanjuti, karnakan Pemerintah Desa merupakan mitra kerja Komisi I. Tapi berdasarkan laporan poin – poin yang disampaikan itu belum ada temuan,” tutupnya. (Ryan)

Data yang dihimpun LiputanBMR.com, sembilan poin laporan masyarakat yang termuat dalam surat kaleng tersebut diantaranya;

1. ADD tentang pembelanjaan baju dinas Sangadi dan Aparat Desa dengan pagu Rp6.000.000/10 pasang tidak sesuai dengan SPJ yaitu 5 pasang dijahit dan 5 pasang diuangkan.
2. Tentnag honorarium guru ngaji, menerim insentif tapi tidak mengajar
3. DD tentang pembangunan Gedung PAUD diduga dikasih borong atau kontrak
4. Tentang HOK ada nama – nama yang direkayasa sekaligus jumlah hari.
5. Tentang pengadaan mesin pangkas merk REVOX ada unsur Mark UP
6. Ketua BPD menjadi rekanan pengadaan meja kursi di gedung PAUD
7. Pemecatan Aparat Desa atas nama Pomu Kamuntuan tidak SP 1, 2 dan 3 dan Sangadi tidal ada rekomendasi dari Kantor Camat untuk pemberhentian dan pengangkatan Aparat Desa
8. Setiap ada huru – hara di Desa, sangadi tidak mampu mengatasi dan langsung dilimpahkan ke Polsek
9. Tentang Keuangan Desa (Kas Desa) sesuai dengan ketentuan Perdes dan hukum adat selama ini tidak tau dikemanakan.

Komentar Facebook

Komentar

Tinggalkan Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib diisi *

*