LIPUTAN BMR | Keseimbangan Informasi Portal Berita Bolaang Mongondow Raya
LIPUTANBMR.COM, TUTUYAN— Sampai dengan saat ini, 10 partai politik (Parpol) pemilik kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) belum mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Parpol.
Hal ini dikatakan Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Hendra Tangel, saat dihubungi awak media, Minggu 29 Agustus 2021.
Menurutnya, meski tidak ada batas pencairan bantuan keuangan parpol, namun lebih diharapkan surat permohonan dapat dimasukan sebelum akhir tahun anggaran, agar penggunaan serta pelaporannya nanti sesuai dengan ketentuan.
“Total anggaran bantuan keuangan parpol untuk tahunn ini sebesar Rp 467.276.020. Sementara itu, besaran yang diterima masing-masing parpol berbeda satu dan lainnya. Hal ini disesuaikan dengan jumlah perolehan suara sah masing-masing partai politik,” terangnya.
Lebih lanjut Hendra menyebutkan, adapun persyaratan bantuan keuangan Parpol sesuai Permendagri nomor 36 tahun 2018 diantaranya, SK Kepengurusan Partai Politik di Tingkat Kabupaten; Fotocopy NPWP; Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi; DPRD Kabupaten yang dilegalisir Sekertaris KPU; Nomor Rekening Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan dari bank; Rencana Penggunaan Dana; Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa BPK; serta Surat pernyataan dari ketua partai politik yang bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
“Semua dokumen ini nantinya akan diverifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan melalui keputusan Bupati, dengan diketuai Kepala Badan Kesbangpol dengan anggota Inspektorat Daerah, Badan Keuangan, Bagian Hukum serta KPU,” tandasnya.(Wan)
