LIPUTAN BMR | Keseimbangan Informasi Portal Berita Bolaang Mongondow Raya
LIPUTANBMR. COM, NASIONAL—Pada Senin (30/10), lebih dari 190 penjabat kepala daerah berkumpul di Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kehadiran mereka terdiri dari 23 penjabat gubernur, 37 penjabat wali kota, dan 133 penjabat bupati. Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden Jokowi yang memberikan arahan penting.
Presiden Jokowi mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk tetap netral dan tidak melakukan intervensi dalam Pemilu 2024 yang akan datang. Beliau menyatakan, “Tidak intervensi apa pun. Membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak.” Jokowi juga menegaskan bahwa gerak-gerik mereka akan dipantau oleh publik, dan pelanggaran akan ditindak tegas.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, akan memantau kinerja setiap penjabat kepala daerah setiap tiga bulan. Jokowi menekankan bahwa jika ada penjabat kepala daerah yang melenceng dari netralitas, mereka akan diganti.
Penjabat Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) juga turut hadir dalam rapat koordinasi ini. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa penunjukan penjabat kepala daerah adalah konsekuensi dari implementasi UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Jokowi menggarisbawahi peran penting penjabat kepala daerah dalam memastikan kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik di daerah masing-masing. Terutama dalam masa transisi sebelum pelantikan kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024. Mereka bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengawal kebijakan strategis nasional di daerah, membangun kehidupan berdemokrasi, dan mengawal tata kelola keuangan daerah.
Pj Bupati Bolmong, Ir. Limi Mokodompit MM, menyatakan bahwa rapat koordinasi ini adalah kesempatan penting untuk mengawal kinerja pemerintahan di daerah. Penunjukan penjabat kepala daerah adalah hasil pertimbangan yang matang, dan mereka diharapkan dapat memberikan yang terbaik dalam hal pelayanan publik dan implementasi program strategis nasional.
Rapat koordinasi ini juga melibatkan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang bertujuan memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Kementerian Dalam Negeri. Semua upaya ini merupakan langkah penting untuk memastikan pemerintahan yang baik dan demokratis menjelang Pemilu 2024. ( Man)
