Gelar Bimtek Penyusunan LPPDes Dan LKKPDes, Rizal Hamzah : Ini Sangat Penting.!

LiputanBMR.com, BOLSEL – Sesuai Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, LPPDes wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, sementara LKPPDes disampaikan oleh Kepala Desa (Kades) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Untuk itu Dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKKPDes), Rizal Hamzah mengatakan pentingnya Bimbingan Teknis (Bimtek) ini di Gelar. ” Singat Sangadi Dudepo”

Bimtek yang di gelar di Balai Pertemuan Umum Desa Dudepo pada Selasa, 22/6/2021 itu di hadir Narasumber dari Kecamatan dan Kabupaten, serta dihadiri Ketua BPD dan juga seluruh anggota.

Nurhaeda Yasin, SE selaku Camat Bolaang Uki membuka sekaligus memberikan sedikit meteri tentang Pelatihan penyusunan LPPDes Dan LKKPDes.

Tampak hadir juga Kabid Pemdes Darwis Hasan, SIP dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. yang memberikan materi sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tersebut.

 

Saat di wawancarai awak media LiputanBMR.Com Rizal Hamzah selaku Kepala Desa Dudepo mengatakan, “Dalam konteks Penyusunan LPPDes dan LKPPDes tahun ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Kalau dulu sebelum Permendagri itu keluar disebut LKPJ Kepala Desa. “Terang Dia”

Tambahnya:
Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu :

1. untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah desa dalam kurun satu tahun.

2. sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

5. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa beserta seluruh stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan ke masyarakatan, pada tahun berikutnya; serta
Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkekuatan hukum tetap.

Peliput : (Muchtar Hurudji)