Muswil Perempuan Bangsa Sulut Perkuat Konsolidasi Organisasi dan Siapkan Kader Perempuan Menuju Pemilu 2029

Manado, LiputanBMR.com,–Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Sulawesi Utara menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Hotel Peninsula Manado, Jumat (10/7/2026). Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus menyusun strategi penguatan peran perempuan dalam menghadapi agenda politik menuju Pemilu 2029.

Muswil tersebut dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia yang juga Sekretaris Bidang Kerja Sama Luar Negeri DPP PKB, HJ Farida Farichah, Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa bersama jajaran pengurus pusat, pengurus DPW PKB Sulawesi Utara, pengurus DPW Perempuan Bangsa Sulut, anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Sulut dan DPRD kabupaten/kota, serta jajaran pengurus DPC Perempuan Bangsa dan PKB se-Sulawesi Utara.

Ketua DPW Perempuan Bangsa Sulawesi Utara, Sjerly Lumi, mengatakan Muswil tidak sekadar menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas, dan menyatukan visi dalam mengembangkan Perempuan Bangsa di Sulawesi Utara.

Menurutnya, sebagai organisasi sayap PKB, Perempuan Bangsa memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong pemberdayaan dan kemandirian perempuan.

“Mari bergandengan tangan, bersatu, bekerja bersama untuk memajukan Perempuan Bangsa serta memberdayakan perempuan agar semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi pelopor perubahan positif di tengah masyarakat,” ujar Sjerly.

Ia juga berharap dukungan dan pendampingan dari DPP Perempuan Bangsa serta DPW PKB Sulawesi Utara terus diperkuat sehingga organisasi mampu berkembang dan menjalankan program-program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Sulawesi Utara Yusra Alhabsyi diwakili Sekretaris DPW PKB Sulut, Sarhan Antili, karena berhalangan hadir akibat menjalankan tugas sebagai Bupati Bolaang Mongondow dalam agenda bersama pemerintah pusat.

Sarhan menyampaikan pesan Yusra agar pelaksanaan Muswil berjalan demokratis dan mampu menghasilkan kepengurusan yang solid, progresif, serta memiliki kapasitas untuk membawa Perempuan Bangsa Sulawesi Utara semakin maju.

Dalam sambutannya, Sarhan turut menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan dalam jajaran legislatif. Dari 17 anggota DPRD yang berasal dari PKB di Sulawesi Utara, baru dua orang di antaranya merupakan perempuan.

Kondisi tersebut, menurut Sarhan, menjadi tantangan yang harus dijawab bersama dengan memperkuat partisipasi dan kapasitas politik perempuan, khususnya menjelang Pemilu 2029.

Ia menegaskan bahwa keberadaan organisasi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam berbagai program yang memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Keberhasilan organisasi tidak lagi diukur dari euforia kegiatan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat serta meningkatnya kepercayaan publik yang berujung pada kemenangan politik,” katanya.

Sarhan berharap Perempuan Bangsa dapat menjadi salah satu kekuatan utama dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, mendorong pemberdayaan UMKM, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat sinergi dengan PKB dalam menghadapi Pemilu 2029.

Muswil kemudian secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Koperasi RI sekaligus Sekretaris Bidang Kerja Sama Luar Negeri DPP PKB, HJ Farida Farichah.

Dalam arahannya, Farida menegaskan komitmen PKB sebagai partai yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan agama, suku, latar belakang pendidikan maupun profesi.

Menurutnya, semangat inklusif tersebut perlu terus diterapkan dalam pengembangan organisasi, termasuk dengan memperluas basis Perempuan Bangsa melalui keterlibatan berbagai kelompok perempuan di tengah masyarakat.

Farida mengajak jajaran Perempuan Bangsa merangkul pelaku UMKM, buruh perempuan, aktivis, kelompok profesi, ibu rumah tangga, generasi muda, organisasi kemasyarakatan hingga komunitas lintas agama.

“Perempuan Bangsa harus menjadi wadah yang terbuka dan nyaman bagi seluruh perempuan Indonesia,” ujarnya.

Selain memperkuat basis organisasi, Farida menekankan pentingnya menyiapkan kader perempuan secara terencana sejak dini untuk menghadapi Pemilu 2029.

Ia mengingatkan bahwa ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan legislatif tidak semestinya hanya dipandang sebagai kewajiban administratif. Ketentuan tersebut harus menjadi momentum untuk menghadirkan kader perempuan yang memiliki kapasitas, kualitas dan kesiapan untuk berkompetisi.

“Kita tidak ingin perempuan hanya menjadi pelengkap kuota. Perempuan harus diberi ruang, dipersiapkan kualitasnya, dan didorong menjadi calon yang benar-benar mampu memenangkan kontestasi politik,” tegas Farida.

Ia juga meminta agar masa kepengurusan DPW dan DPC Perempuan Bangsa diseragamkan untuk periode 2026–2031 serta diisi oleh kader-kader yang aktif dan memiliki kemampuan kepemimpinan.

Di sisi lain, Farida mendorong Perempuan Bangsa untuk terus bergerak melalui program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Sejumlah bidang yang dinilai penting antara lain literasi keuangan, pendampingan UMKM, pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peningkatan kapasitas perempuan di berbagai sektor.

Farida berharap Muswil Perempuan Bangsa Sulawesi Utara dapat menjadi titik awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kualitas dan keterwakilan perempuan dalam politik.

“Mari jadikan Muswil ini sebagai momentum untuk memperkuat konsolidasi, mempersiapkan kader-kader perempuan berkualitas, meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, dan bersama-sama berjuang merebut kursi DPR RI dari Sulawesi Utara pada Pemilu 2029,” pungkasnya.

Setelah pembukaan, Muswil dilanjutkan dengan agenda persidangan untuk memilih kepengurusan baru serta menyusun program kerja DPW Perempuan Bangsa Sulawesi Utara untuk periode 2026–2031.

*Cony