LIPUTAN BMR | Keseimbangan Informasi Liputan Berita MasRakat
LIPUTANBMR.COM, KOTAMOBAGU– Kepala Desa, Imelda Pasambuna didampingi Ketua BPD Pontodon Timur Abdul Marham Koikit, menerima kunjungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara, Kamis (31/8) kemarin.
Kedatangan tim yang dipimpin Kasie Pelaksana II BPPW Sulut Aljihat ST MT tersebut, guna melihat langsung lokasi dan Tandon Air bersih yang banyak dikeluhkan masyarakat desa setempat.
Dimana, sebelumnya kepala desa dan unsur BPD Pontodon Timur didampingi bidang Cipta Karya PUPR Kotamobagu juga telah mengkoordinasikan persoalan tersebut ke Kantor BPPW Sulawesi Utara beberapa waktu lalu.
“Dalam kunjungan ini, kami melihat langsung apa yang menjadi permasalahan dan setelah kita gali, ternyata kendalanya ada di pompa air yang mengalami kerusakan dan butuh pergantian,” ungkap Kasie Pelaksana II BPPW Sulut, Aljihat ST MT.
Ia pun menilai, pengelolaan tandon air tersebut bisa dikelola Pemkot Kotamobagu melalui UPTD atau mendelegasikan ke Pemerintah Desa lewat Bumdesnya.
“Di desa ada unit usaha yang legal seperti Bumdes maka desa bisa mengelolanya, tapi karena ini asetnya pemerintah daerah maka perlu ada surat keputusan kepala daerah untuk mendelegasikan pengelolaanya ke pemerintah desa,” terangnya.
Sementara Kepala Desa Pontodon Timur, Imelda Pasambuna, mengaku sangat bersyukur, persoalan air bersih bagi masyarakat di desanya bisa langsung ditindaklanjuti pihak BPPW Sulut.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Pontodon Timur menyampaikan terima kasih kepada tim BPPW Sulut yang sudah datang langsung meninjau lokasi Tandon Air bersih di desa kami. Terima kasih juga kepada kepala Dinas PUPR Kotamobagu yang diwakili Kabid Cipta Karya, Yeyen Yambo karena sudah merespon sekaligus memberikan solusi apa yang menjadi keluhan dari masyarakat selama ini,” ucapnya.
Ia pun berharap, lewat kunjungan BPPW Sulut tersebut, Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM bisa secepatnya dikelola desa melalui Bumdes.
“Semoga secepatnya Pemkot Kotamobagu akan mendelegasikan pengelolaan SPAM ke pemerintah desa untuk dikelola Bumdes,” harap Imelda.
Penulis: Hendrawan Madjahia
