Program Jaga Desa Diperkuat, Sekda Kotamobagu Hadiri Kegiatan di Unsrat

Kotamobagu, LiputanBMR.com,– Komitmen memperkuat pengawasan pengelolaan dana desa kembali ditegaskan melalui kegiatan Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, di Auditorium Universitas Sam Ratulangi, Selasa (07/04/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dirangkaikan dengan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ABPEDNAS se-Provinsi Sulawesi Utara.

Acara ini dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta jajaran pengurus ABPEDNAS tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Program Jaga Desa kembali ditegaskan sebagai langkah strategis Kejaksaan RI dalam mendampingi sekaligus mengawasi pengelolaan dana desa agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Sekda Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para pengurus ABPEDNAS yang baru dikukuhkan, khususnya pengurus DPC ABPEDNAS Kota Kotamobagu.

“Atas nama Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPC ABPEDNAS Kota Kotamobagu yang telah resmi dikukuhkan,” ujar Sofyan.

Ia menilai ABPEDNAS memiliki peran strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan di tingkat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terutama dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat, daerah, maupun desa.

Menurutnya, sinergi antara BPD dan pihak kejaksaan, khususnya Kejari Kotamobagu, menjadi langkah penting dalam memastikan pengawasan terhadap APBDes berjalan optimal di masing-masing desa.

“Penguatan pengawasan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi desa, serta pengentasan kemiskinan,” tambahnya.

Selain menjadi ajang pengukuhan kepengurusan, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(cony)*