Pemkot Kotamobagu Fokus Kembangkan Sistem Informasi Demografi untuk Tepat Sasaran Program

KOTAMOBAGU, LiputanBMR.com,–Pemerintah Kota Kotamobagu menaruh perhatian serius terhadap pengembangan Sistem Informasi Demografi sebagai langkah strategis untuk memastikan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat diimplementasikan secara optimal.

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Wali Kota Bidang Komunikasi dan Informasi, Supardi Bado, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Studi Kelayakan Sistem Informasi Demografi yang dilaksanakan di Aula Kantor Bapelitbangda Kota Kotamobagu, Kamis (11/12).

Dalam pemaparannya, Supardi menegaskan bahwa Sistem Informasi Demografi merupakan turunan langsung dari visi dan misi kepala daerah. Sistem ini dirancang untuk menjamin seluruh program pemerintah selama lima tahun ke depan dapat berjalan tepat sasaran, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mencontohkan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran, perencanaan program harus tetap akurat. Di sektor pendidikan, masih ditemukan penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria, sebuah persoalan yang juga terjadi di banyak daerah lain.

Menurutnya, kehadiran Sistem Informasi Demografi diharapkan menjadi terobosan dalam meningkatkan akurasi verifikasi dan seleksi penerima bantuan, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Proses validasi data perlu dilakukan sejak awal mengingat program tersebut bersifat jangka panjang.

Supardi juga menyoroti persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan yang kerap memicu persepsi negatif terhadap pemerintah, termasuk munculnya kritik di media sosial ketika bantuan diterima oleh pihak yang tidak sesuai kondisi sosial ekonomi.

Ia menegaskan masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, namun belum tersentuh program pemerintah, sementara sebagian penerima justru berasal dari keluarga yang tergolong mampu.

Selain bidang pendidikan, Supardi menyinggung sektor ketenagakerjaan dan pertanian, seperti program pelatihan kakao di Luwuk serta pelatihan lainnya di tingkat desa. Ia menekankan pentingnya memastikan peserta pelatihan berasal dari keluarga kurang mampu agar program tersebut berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Supardi mengingatkan agar proses seleksi penerima bantuan dilakukan secara objektif dan profesional, tanpa dipengaruhi kedekatan personal.

Ia menegaskan bahwa praktik pemberian bantuan kepada pihak yang tidak tepat sasaran, termasuk yang memiliki kedekatan dengan pejabat atau aparat, justru akan melemahkan tujuan utama program, yakni menurunkan angka kemiskinan.

Menutup penyampaiannya, Supardi berharap pelaksanaan FGD kedua ini dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif untuk penyempurnaan sistem.

“Masukan dari seluruh peserta sangat penting, karena Bapak dan Ibu merupakan pemangku kepentingan dari tingkat bawah hingga atas. Harapannya, sistem yang dibangun semakin kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.

FGD tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Adnan Massinae, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), narasumber Devita A. Djunaidi, S.Pd., M.Pd., serta para lurah, sangadi, dan perwakilan kelurahan dan desa di Kota Kotamobagu.

(Cony)*