Kotamobagu, LiputanBMR.com,– Pemerintah Kota Kotamobagu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota dan dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib, Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, staf khusus, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Turut hadir pula sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, Kepala BPKD Kota Kotamobagu, serta akademisi Dr. Hamdi Guguke, dengan Dulo Afandi, S.E., sebagai moderator.
Kepala Bappelitbangda Kotamobagu, Teddy Makalalag, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang mengacu pada kerangka regulasi nasional, mulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 hingga Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Ia juga memaparkan capaian kinerja ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,28 persen dan tingkat pengangguran menurun menjadi 5,97 persen.
Selain itu, Teddy mengungkapkan bahwa potensi investasi di Kotamobagu diperkirakan mencapai sekitar Rp1,8 triliun hingga tahun 2025. Meski demikian, tantangan keterbatasan fiskal tetap menjadi perhatian utama, sehingga diperlukan pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran. Untuk tahun 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,50 hingga 6,5 persen melalui penguatan investasi dan peningkatan produktivitas sektor industri.
Dalam sambutannya, Wali Kota Weny Gaib menegaskan bahwa arah pembangunan tahun 2027 tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan identitas daerah serta ketahanan sosial masyarakat. Ia menekankan visi “Kotamobagu Bersahabat” sebagai fondasi pembangunan yang mencerminkan kota yang maju, sejahtera, berbudaya, dan inovatif.
Visi tersebut akan diwujudkan melalui lima prioritas utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan layanan dasar dan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, perlindungan sosial, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital.
Wali Kota juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam penyusunan program pembangunan. Di tengah keterbatasan anggaran, seluruh perangkat daerah diminta lebih selektif dalam menetapkan prioritas agar setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Weny mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, maupun dunia usaha, untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Melalui pelaksanaan Musrenbang ini, Pemerintah Kota Kotamobagu berharap proses penyusunan RKPD Tahun 2027 dapat menghasilkan kebijakan yang strategis serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.
(cony)*
LIPUTAN BMR | Keseimbangan Informasi Liputan Berita MasRakat
