LIPUTAN BMR | Keseimbangan Informasi Liputan Berita MasRakat
Wamena, 5 Maret 2026 – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayawijaya, Hengky Hilapok, mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan penataan kembali terhadap sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebagai fasilitas perkantoran pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hengky di Wamena, Kamis (5/3/2026). Ia mengatakan, penataan pemanfaatan aset daerah perlu dilakukan agar fasilitas yang ada dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat serta mendukung peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Jayawijaya.
Menurut Hengky, beberapa aset strategis milik Pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebagai pusat aktivitas pemerintahan. Aset tersebut antara lain Gedung WenehuleHubi yang digunakan sebagai Kantor Gubernur Papua Pegunungan, gedung DPR Papua Pegunungan, serta lokasi yang direncanakan sebagai pembangunan kantor gubernur yang baru.
Ia menilai, melalui pengelolaan yang baik dan terencana, aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelayanan publik sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami berharap pemerintah daerah dapat melakukan penataan kembali terhadap pemanfaatan aset-aset tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Jayawijaya,” ujar Hengky.
Selain itu, Hengky juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang menurutnya masih membutuhkan perhatian, salah satunya kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya yang saat ini dinilai belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, sebagai wilayah yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, Jayawijaya diharapkan memiliki sarana pelayanan publik yang representatif agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
“Kami melihat masih ada beberapa instansi yang membutuhkan fasilitas kantor yang lebih layak agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal,” katanya.
Lebih lanjut, Hengky menegaskan bahwa secara struktural gedung-gedung tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah. Namun secara filosofis, aset-aset tersebut dibangun dari dana publik yang bersumber dari pajak masyarakat, sehingga pemanfaatannya diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar status sejumlah lahan yang hingga kini belum memiliki kejelasan administrasi, termasuk lokasi rencana pembangunan kantor gubernur di kawasan Gunung Susu, dapat diselesaikan melalui dialog bersama masyarakat adat.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum serta memastikan hak-hak masyarakat adat tetap dihormati dalam setiap proses pembangunan daerah.
Hengky berharap seluruh pihak, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, dapat terus membangun komunikasi dan kerja sama yang baik demi mendukung pembangunan di wilayah Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Jayawijaya.
“Pada akhirnya tujuan kita sama, yaitu bagaimana pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (Berti Pahabol)
