Ketua PWI Bolsel Desak Polda Sulut Periksa Peter Nasiki! Dugaan Fitnah dan Bisnis Batu Hitam Ilegal Minta Diusut Tuntas

LiputanBmr.Com.BOLSEL– Polemik perdagangan batu hitam di Sulawesi Utara kian menjadi sorotan. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Viko Karinda, secara terbuka meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara menelusuri dugaan pencemaran nama baik yang menyeret dirinya, sekaligus memeriksa informasi mengenai dugaan praktik ilegal dalam aktivitas perdagangan batu hitam.

Viko menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi bola liar yang hanya berisi tudingan tanpa pembuktian. Ia meminta aparat kepolisian bertindak profesional dengan mengungkap siapa yang menyampaikan tuduhan, apa dasar tuduhannya, serta apakah terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Persoalan mencuat setelah beredar tudingan yang menyebut dirinya menerima uang dari aktivitas perdagangan batu hitam. Tuduhan tersebut dinilai serius karena tidak hanya menyangkut kehormatan pribadi, tetapi juga berpotensi menyeret nama organisasi profesi wartawan.

Viko Tantang Tuduhan Dibuktikan, Bukan Sekadar Dilempar ke Publik

Viko Karinda menegaskan bahwa setiap tuduhan harus memiliki dasar dan bukti yang jelas. Ia meminta pihak yang menyebut dirinya menerima aliran uang agar tidak berlindung di balik isu atau informasi yang belum terverifikasi.

“Kalau memang ada bukti, silakan tunjukkan dan buktikan melalui jalur hukum. Jangan sembarangan menuduh serta mencemarkan nama baik orang lain. Kami siap menghadapi persoalan ini sesuai mekanisme hukum,” demikian sikap tegas yang disampaikan dalam menyikapi tudingan tersebut.

Menurutnya, persoalan ini harus dibuka secara terang-benderang agar publik tidak terus disuguhi informasi sepihak yang berpotensi merugikan pihak tertentu.

Nama Peter Nasiki Diminta Diperiksa, Sejumlah Dugaan Jadi Sorotan

Di tengah polemik tersebut, Viko Karinda juga meminta Polda Sulut menelusuri informasi yang menyeret nama Peter Nasiki.

Sejumlah informasi yang beredar menyangkut dugaan pencurian, penyelundupan, hingga pemerasan yang disebut berkaitan dengan aktivitas perdagangan batu hitam di wilayah Sulawesi Utara.

Viko meminta agar informasi tersebut tidak berhenti sebatas perbincangan publik. Aparat kepolisian diharapkan melakukan pendalaman, memeriksa pihak-pihak yang mengetahui persoalan, serta mengumpulkan bukti untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana.

Permintaan pemeriksaan tersebut bukan berarti menetapkan seseorang bersalah. Peter Nasiki tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membantah setiap tuduhan sampai ada pembuktian melalui proses hukum.

Polda Sulut Jangan Hanya Berhenti pada Satu Persoalan

Viko meminta Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudo Hermanto, memberikan perhatian serius terhadap polemik yang berkembang.

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh informasi yang memiliki dasar, baik menyangkut dugaan pencemaran nama baik maupun dugaan pelanggaran hukum dalam aktivitas perdagangan batu hitam.

Jika terdapat laporan dan bukti permulaan yang cukup, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, tetapi juga tidak boleh ada seseorang yang dijadikan sasaran tuduhan tanpa dasar pembuktian.

Jangan Biarkan Dugaan Sindikat Batu Hitam Menjadi Misteri

Polemik batu hitam di Sulawesi Utara kini tidak hanya menyangkut persoalan perdagangan, tetapi juga menyentuh isu transparansi, kepastian hukum, dan dugaan praktik yang perlu ditelusuri aparat.

Viko Karinda berharap Polda Sulut tidak membiarkan berbagai informasi tersebut mengendap tanpa kejelasan. Setiap dugaan harus diuji melalui penyelidikan yang objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti.

Publik berhak mengetahui fakta yang sebenarnya. Jika tuduhan terhadap seseorang tidak terbukti, nama baiknya harus mendapatkan perlindungan. Sebaliknya, apabila ditemukan bukti tindak pidana dalam aktivitas perdagangan batu hitam, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum.

Kini, bola berada di tangan aparat penegak hukum. Polda Sulut diharapkan membuka terang persoalan ini agar tidak terus menjadi polemik dan saling tuding di tengah masyarakat.