PWI Bolsel Bersuara Keras! Desak Polda Sulut Hentikan Dugaan Kriminalisasi Wartawan, Dewan Pers Jangan Diam!

LiputanBmr.Com.BOLSEL-Gelombang keprihatinan insan pers terhadap penanganan hukum sejumlah wartawan terkait produk jurnalistik semakin menguat. Kali ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) angkat suara keras dan mendesak Polda Sulawesi Utara (Sulut) agar tidak menjadikan proses hukum sebagai ancaman bagi kebebasan pers.

Melalui Ketua PWI Bolsel, Viko Karinda, organisasi wartawan tersebut meminta Polda Sulut mengedepankan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik.

Karinda menegaskan, profesi wartawan tidak boleh dihadapkan begitu saja pada ancaman pidana hanya karena menjalankan tugas jurnalistik, terlebih jika persoalan yang dipermasalahkan berkaitan langsung dengan pemberitaan.

Menurutnya, Undang-Undang Pers telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan melalui hak jawab, hak koreksi, serta penilaian Dewan Pers terhadap karya jurnalistik yang dipersoalkan.

“Jangan sampai wartawan justru dikriminalisasi karena menjalankan tugas jurnalistik. Polda Sulut perlu kembali mempelajari dan memahami Undang-Undang Pers serta prinsip-prinsip kebebasan pers. Jangan sampai tindakan penegakan hukum justru menciptakan ketakutan bagi wartawan dalam menjalankan profesinya,” tegas Karinda.

Ia menilai, pemeriksaan terhadap sejumlah wartawan yang berkaitan dengan pemberitaan harus menjadi perhatian serius. Sebab, apabila setiap produk jurnalistik yang dianggap merugikan langsung dibawa ke ranah pidana tanpa terlebih dahulu memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa pers, hal itu berpotensi menciptakan preseden buruk bagi kebebasan pers di Sulawesi Utara.

DEWAN PERS DIMINTA JANGAN TINGGAL DIAM

Tak hanya mendesak Polda Sulut, Karinda juga secara tegas meminta Dewan Pers segera turun tangan. Ia menilai, lembaga tersebut harus mengambil peran aktif dalam memastikan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menghadapi persoalan akibat karya jurnalistiknya.

Dewan Pers, menurutnya, memiliki kewenangan dan peran strategis dalam memastikan sengketa pemberitaan ditangani sesuai koridor Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

“Ini bukan semata-mata persoalan beberapa wartawan yang sedang diperiksa. Ini menyangkut masa depan kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan. Kami meminta Dewan Pers tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah sesuai kewenangannya,” ujarnya.

Karinda mengingatkan, pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, menjalankan fungsi kontrol sosial, hingga mengawasi jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.

Karena itu, segala bentuk tindakan yang berpotensi menghambat, menekan, bahkan menimbulkan ketakutan dalam kerja jurnalistik harus menjadi perhatian serius semua pihak.

“Pers tidak boleh dibuat takut dalam menjalankan tugasnya. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Jika ada pemberitaan yang dianggap keliru, tersedia mekanisme yang diatur undang-undang. Jangan sampai proses hukum menjadi alat untuk membungkam kritik dan menghambat kerja jurnalistik,” tandasnya.

PWI Bolsel berharap Polda Sulut segera mengevaluasi pendekatan penanganan perkara yang berkaitan dengan pemberitaan. Penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh mengabaikan perlindungan profesi wartawan, kemerdekaan pers, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Satu hal yang menjadi penegasan PWI Bolsel: kebebasan pers harus dilindungi, bukan justru dibuat gentar oleh proses hukum.