Demokrat Minta Gubernur Ambil Langkah Preventif Terkait Polemik Wakil Bupati Nduga

Wamena – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua Pegunungan meminta Gubernur Papua Pegunungan untuk segera mengambil langkah preventif dalam menyikapi polemik pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua Pegunungan, Wali Wonda, mengatakan bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Kami berharap Gubernur Papua Pegunungan dapat memberikan perhatian khusus agar proses ini tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, termasuk konflik horizontal,” ujarnya.

Menurut Wali Wonda, langkah koordinasi antara pemerintah provinsi, DPRK Nduga, serta pihak terkait sangat diperlukan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.

Ia menekankan bahwa sebelumnya PANSUS DPRK Nduga telah sepakat untuk menunggu penjelasan dari Kemendagri sebelum melanjutkan proses, namun kesepakatan tersebut justru diabaikan.

Selain itu, proses verifikasi yang dilakukan dinilai tidak berjalan optimal, sehingga berpotensi menggugurkan hasil kerja secara administratif.

“Jika tahapan ini dipaksakan, maka hasilnya bisa dibatalkan dan justru memperpanjang masalah pemerintahan di daerah,” jelasnya.

Dalam konteks pembangunan daerah, stabilitas politik menjadi faktor penting, terlebih Kabupaten Nduga sebelumnya dikenal sebagai wilayah dengan tantangan keamanan yang cukup kompleks.

Oleh karena itu, Demokrat mendorong agar pemerintah provinsi melalui biro hukum dapat melakukan kajian mendalam terhadap surat Kemendagri dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Wali Wonda juga menyarankan agar proses pemilihan Wakil Bupati Nduga ditunda sementara hingga seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan sah secara hukum.

“Kami ingin proses ini berjalan baik, transparan, dan sesuai aturan agar tidak merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah,” pungkasnya. (Berti Pahabol)