Sinergi Lintas Instansi: Bolaang Mongondow Gelar Sosialisasi Inver PPTPKH untuk Masa Depan Hutan

LIPUTANBMR.COM, Lolak – Pj. Bupati Bolaang Mongondow, dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, menghadiri dan membuka kegiatan Sosialisasi, Inventarisasi, dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Inver PPTPKH) Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, pada Rabu (24/07/2024). Acara ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan masalah penguasaan tanah di kawasan hutan, yang menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Bolaang Mongondow Lantai II ini diselenggarakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VI Manado. Dalam sambutannya, dr. Jusnan C. Mokoginta menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan penataan kawasan hutan yang berkelanjutan. “Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa penataan kawasan hutan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara ini sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala BPKHTL Wilayah VI Manado Victor W. Rante Lembang, S.HUT, MSi, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara Tri Budi Miharjo, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara Nolly Rantung. Selain itu, perwakilan dari Balai PSKL Wilayah Sulawesi Joko Wiyono, Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Utara Ayu Kurnia Amir, serta Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara Subchan Rajab juga turut hadir, menunjukkan komitmen bersama dalam menyelesaikan isu penguasaan tanah di kawasan hutan.

Acara ini juga dihadiri oleh Staf Khusus Bupati, Staf Ahli, Kepala Dinas PU & PR, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Camat Lolak dan Camat Sangtombolang. Para Sangadi dari wilayah Lolak dan Sangtombolang turut serta dalam kegiatan ini, menunjukkan antusiasme dan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam upaya penataan kawasan hutan yang lebih baik dan berkelanjutan. (*)