Bersama Eksekutif, DPRD Bolmong Gelar Rapat Membahas Ranperda Retribusi

LiputanBMR.com, Bolmong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolang Mongondow menggelar rapat Ranperda terkait tiga Perda retribusi di Bolmong (18/6/2019).

Rapat yang digelar diruang Komisi II DPRD Bolmong dipimpin langsung bapak Marthen Tangkere dihadiri beberapa anggota DPRD Bolmong antara lain, Tonny Tumbelaka, Tedi Jong, Evangeline Mahabir, Mas’ud Lauma, Ramly Manggopa, dan bersama dengan pihak Eksekutif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong.

Tiga Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas masing-masing Perda tentang retribusi terminal, Perda tentang retribusi parkir di tempat umum, dan Perda tentang retribusi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), direvisi.
Marthen Tangkere selaku Ketua Bapemperda saat memimpin rapat itu mengatakakan, pembahasan ini merupakan pembahasan tahap I tentang revisi kembali.

“Tak banyak yang akan diubah, Perda lama masi akan digunakan, hanya saja, ada beberapa ayat yang akan ditambahkan, selebihnya tinggal penyesuaian saja,” ungkap Tangkere.

Ditambahkan, penyesuaian dalam tiga Perda ini, antara lain perubahan angka nominal tarif retribusi terminal dan penetapan zona atau titik-titik retribusi tempat parkir umum serta penganggaran fasilitas balai PKB.

“Untuk itu diharapkan kepada Bagian Hukum Pemkab Bolmong agar segera menyesuaikan dan mecantumkan apa yang dibahas hari ini dalam tiga Perda ini,” ungkapnya.

Jangan lupa juga katanya, penyesuaian atau mecantumkan pembagian kawasan parkir di area tempat wisata antara Dinas Perhubugan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. “Sehingga pada minggu depan hari senin kita akan masuk pada finishing pembahasan tahap II,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala (PLH) Dinas Perhubungan Bolmong, Zulfadli Binol menjelaskan, pembahasan perubahan tiga Perda ini dilakukan untuk merevisi kembali angka nominal retribusi yang di tetapkan dalam perda lama 9 tahun yang lalu dan untuk penyediaan fasiliatas balai PKB.

“Gedung balai PKB sudah ada, tinggal pengisian fasilitasnya yang nantinya akan di anggarkan pada Anggran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2020. Kami melakukan ini demi untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan,” ungkapnya.

(Adve/Sis)

Komentar Facebook

Komentar

Tinggalkan Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib diisi *

*