LIPUTAN BMR | Keseimbangan Informasi Liputan Berita MasRakat
LIPUTANBMR.COM, KOTAMOBAGU— Wali Kota Kotamobagu Ir. Tatong Bara menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Utara (Sulut), DR Setya Nugraha SE MM MBA, di rumah dinasnya, Selasa 13 Maret 2021 pagi tadi.
Dalam kesempatan ini Tatong menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Sulut di Kotamobagu.
“Kami senang dan bersyukur atas kunjungan Kepala BPKP Perwakilan Sulut hari ini. Atas nama pribadi dan pemerintah Izinkan saya sapa dalam bahasa adat kami, “Dega Ni’ondon” Pak Setya Nugraha,” ucap Tatong melalui sambutannya.
Lanjutnya, Pemerintah Kota Kotamobagu dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah masih sangat membutuhkan peran lembaga ini dalam melakukan pendampingan.
“Pendampingan BPKP sangat kami butuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama pendampingan terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam APBD dengan alokasi anggaran yang cukup besar agar bisa meminimalisir tingkat kesalahan yang bisa saja terjadi, “ ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala BPKP Perwakilan Sulut, DR Setya Nugraha, SE MM MBA, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas sambutan Pemerintah Kota Kotamobagu.
“Saya sangat bersyukur karena hari ini bisa bertemu dan bersilaturahmi langsung dengan Ibu Wali Kota dan jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. Awalnya ini hanya kunjungan silaturahmi biasa antara saya dan ibu wali, tapi ibu wali meminta agar pertemuannya diperluas dan melibatkan kepala perangkat daerah agar sekalian bisa melakukan diskusi dan tanya jawab,” ujar Setya.
Terkait peran BPKP dalam melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah, menurut Setya sudah merupakan tugas lembaganya untuk melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan hingga penyajian laporan keuangan daerah.
“Kami sudah cukup lama bekerjasama dengan Pemerintah Kotamobagu. Kami selalu siap melakukan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan daerah, misalnya terhadap pekerjaan-pekerjaan fisik dengan anggaran besar. Bahkan tadi saat diskusi berkembang untuk dilakukan join audit antara BPKP dan Pemerintah Kotamobagu dalam hal ini Inspektorat, pada intinya kami selalu siap,” tandasnya.(Hendrawan)
