Kotamobagu, LiputanBMR.com,– Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) melakukan penertiban terhadap pedagang yang memanfaatkan bahu jalan untuk berjualan di kawasan Pasar 23 Maret, Selasa (1/9/2026). Langkah ini diambil menyusul keluhan masyarakat terkait aktivitas perdagangan yang dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas.
Keberadaan lapak dan barang dagangan yang meluas hingga ke tepi jalan menjadi salah satu persoalan yang disoroti. Selain berpotensi menimbulkan kemacetan, kondisi tersebut juga dikhawatirkan membahayakan keselamatan pedagang maupun pengguna jalan yang melintas di kawasan pasar.
Sejumlah warga berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas agar aktivitas perdagangan tidak menggunakan ruang yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan umum.
Salah seorang warga mengungkapkan bahwa keberadaan pedagang yang berjualan hingga ke badan jalan membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman. Ia khawatir situasi tersebut dapat memicu persoalan apabila barang dagangan atau lapak bersentuhan dengan kendaraan yang melintas.
“Kami selaku pengguna jalan sangat terganggu karena mereka (pedagang) berjualan sudah sampai ke jalan. Jangan sampai jualan mereka terkena kendaraan kami, malah kami yang akan disalahkan. Untuk itu kami berharap Satpol-PP dapat melakukan penertiban,” ujarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Satpol-PP Kotamobagu, Nasli Paputungan, menegaskan bahwa penertiban merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban umum serta mengembalikan fungsi fasilitas publik sesuai peruntukannya.
Ia meminta para pedagang, baik yang berdomisili di Kotamobagu maupun berasal dari daerah sekitar, untuk menjalankan aktivitas perdagangan di lokasi yang telah disediakan pemerintah.
Nasli menyebutkan, terdapat sejumlah pasar yang dapat dimanfaatkan pedagang untuk berjualan, di antaranya Pasar 23 Maret, Pasar Genggulang, dan Pasar Poyowa Kecil.
“Kepada seluruh masyarakat pedagang Kotamobagu maupun daerah tetangga agar dapat melakukan aktivitas atau berjualan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, yaitu di dalam Pasar 23 Maret, Pasar Genggulang dan Pasar Poyowa Kecil,” tegas Nasli.
Menurutnya, penyediaan fasilitas pasar bertujuan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sekaligus menjaga kenyamanan dan kelancaran aktivitas publik.
Oleh karena itu, para pedagang diharapkan tidak menggunakan bahu jalan, trotoar, maupun fasilitas umum lainnya sebagai lokasi berjualan karena dapat mengganggu mobilitas masyarakat dan fungsi ruang publik.
“Inilah fasilitas atau tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk berjualan kebutuhan masyarakat umum. Kami juga mengimbau agar tidak berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan, seperti menggunakan bahu jalan dan trotoar serta fasilitas publik lainnya,” lanjutnya.
Satpol-PP Kotamobagu menegaskan bahwa upaya penertiban tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan kawasan pasar yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah pun mengharapkan kerja sama para pedagang untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memanfaatkan fasilitas perdagangan yang tersedia, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan tanpa mengganggu kepentingan pengguna jalan dan masyarakat umum.
*Cony
LIPUTAN BMR | Keseimbangan Informasi Liputan Berita MasRakat
