LIPUTAN BMR | Keseimbangan Informasi Liputan Berita MasRakat
LiputanBmr.Com BOLSEL– Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas DPRD dalam Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang digelar di Swiss-Belhotel Manado, Sulawesi Utara.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, 14–17 Oktober 2026, ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utama kelembagaan legislatif, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketua DPRD Bolsel, Ir. Arifin Olii, mengatakan bahwa peningkatan kapasitas melalui Bimtek tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat pemahaman anggota dewan terhadap tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Menurutnya, anggota DPRD harus terus meningkatkan kompetensi agar mampu menjalankan tugas kelembagaan secara profesional, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap DPRD dapat semakin memahami tugas dan fungsi kelembagaan secara komprehensif, sehingga pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Arifin.
Ketua DPRD Bolsel dua periode tersebut menegaskan, dinamika kebijakan pemerintahan dan perkembangan regulasi menuntut setiap anggota legislatif untuk terus memperbarui pengetahuan serta meningkatkan kemampuan.
Ia berharap, materi yang diperoleh selama Bimtek dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas DPRD, khususnya dalam pembahasan anggaran daerah, pengawalan perencanaan pembangunan, hingga pengawasan terhadap realisasi program pemerintah.
“Anggota DPRD perlu terus memperbarui pengetahuan dan mengasah kemampuan, terutama dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Dengan pemahaman yang semakin baik, diharapkan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dapat lebih terarah serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Bolsel, Suprin Mohulaingo, menjelaskan bahwa Bimtek tersebut menghadirkan sejumlah materi strategis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota legislatif.
Materi yang diberikan mencakup optimalisasi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, politik hukum dan kerangka regulasi investasi daerah, serta kebijakan kemudahan berusaha yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
Selain itu, peserta juga dibekali strategi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Pembekalan tersebut turut menitikberatkan pada penguatan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD, terutama dalam memastikan kebijakan serta penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan pembangunan.
“Untuk memperkuat kualitas pembelajaran, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pemerintahan, hukum, ekonomi, keuangan daerah, serta pencegahan korupsi,” ungkap Suprin.
Adapun narasumber yang hadir di antaranya Dr. Een Novritha Walewangko, S.E., M.S.E., akademisi sekaligus tenaga ahli Bappeda kabupaten dan kota di Sulawesi Utara; Dr. Frangky Alexander Hendra Zachawerus, S.H., M.H., perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara; Dr. Magdalena Wullur, akademisi sekaligus staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; serta Tim Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melalui pelaksanaan Bimtek ini, DPRD Bolsel diharapkan semakin optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan serta penggunaan anggaran daerah dapat semakin terarah, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
