Pemuda Jayawijaya Minta Pemerintah Lanny Jaya Segera Tangani Konflik, KNPI Tegaskan Wamena Bukan Lapangan Perang

WAMENA – Ketua KNPI Kabupaten Jayawijaya, Hengky Hilapok, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi keamanan yang belakangan terjadi di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Hal tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.
Dalam pernyataannya, Hengky menegaskan bahwa wilayah Jayawijaya, khususnya Wamena, merupakan pusat pelayanan publik, pendidikan, dan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan sehingga harus tetap dijaga kondusif dan aman bagi seluruh masyarakat.
Menurut Hengky, masyarakat Jayawijaya merasa resah dengan adanya konflik yang diduga berasal dari luar daerah dan dibawa masuk ke wilayah Wamena. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan keharmonisan antar masyarakat yang selama ini hidup berdampingan.
“Kami menegaskan bahwa Jayawijaya bukan lapangan perang. Daerah ini adalah pusat pelayanan masyarakat. Segala bentuk konflik adat ataupun pertikaian yang berasal dari daerah lain seharusnya diselesaikan di wilayah masing-masing,” tegas Hengky.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya untuk segera mengambil langkah aktif dalam membina serta mengarahkan masyarakatnya yang berada di Jayawijaya agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Selain itu, Hengky menegaskan bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki hak untuk hidup tenang tanpa harus terdampak konflik yang bukan berasal dari wilayah mereka. Ia meminta oknum-oknum yang terlibat dalam pertikaian agar tidak membawa konflik ke Jayawijaya.
KNPI Jayawijaya juga mendesak aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap konflik yang tidak berkaitan dengan pemerintahan Jayawijaya. Hengky menilai langkah tegas aparat sangat diperlukan guna menjaga stabilitas keamanan masyarakat.
“Kami meminta Kapolres dan Dandim harus bertindak tegas. Jangan sampai persoalan yang bukan urusan Jayawijaya berkembang di wilayah kami. Keamanan masyarakat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hengky menyebut konflik yang terjadi sejak Jumat, 13 Februari 2026, belum menunjukkan adanya penyelesaian konkret dari Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tersebut tidak menganggap persoalan tersebut sebagai hal sepele karena berpotensi menimbulkan sentimen antar masyarakat.
Dalam penutup pernyataannya, KNPI Jayawijaya berharap Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya segera mengambil langkah nyata demi menjaga keharmonisan hubungan antar kabupaten di wilayah Lapago.
“Kami ingin persaudaraan tetap terjaga. Konflik antar suku bukan hal yang baik, terlebih jumlah masyarakat kita tidak banyak. Oleh karena itu, kami berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara internal di wilayah masing-masing,” tutup Hengky. (Berti Pahabol)