Pemkot Kotamobagu Replikasi SISGITA Tangsel, Integrasi Data Pertanahan dan Pajak Diperkuat

Kotamobagu, LiputanBMR.com,– Pemerintah Kota Kotamobagu terus mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya melalui penguatan integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam replikasi dan pemanfaatan Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA).

Kesepakatan kerja sama ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Antardaerah oleh Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., bersama Wali Kota Tangerang Selatan, Drs. H. Benyamin Davnie, di Aula Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Senin (21/9/2026).

SISGITA merupakan sistem berbasis geospasial yang menghubungkan data bidang tanah dengan informasi perpajakan daerah, terutama data objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui sistem ini, informasi pertanahan dan perpajakan dapat dikelola secara lebih terpadu untuk mendukung validasi, pemutakhiran, dan optimalisasi pemanfaatan data.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menjelaskan bahwa integrasi tersebut memiliki sejumlah manfaat bagi pemerintah daerah, mulai dari pemetaan dan pembaruan data spasial, integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), hingga pemutakhiran data wajib pajak.

Selain itu, penerapan SISGITA juga diarahkan untuk membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi objek PBB-P2 serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Integrasi ini tentunya dapat memberikan berbagai manfaat, pertama pemetaan dan pemutakhiran data spasial, NIB dan NOP, kedua pemutakhiran data wajib pajak, ketiga optimalisasi potensi objek PBB-P2, dan keempat peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Benyamin.

Dukungan terhadap penerapan sistem digital terintegrasi tersebut juga disampaikan Gubernur Banten, Andra Soni. Ia menilai pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurut Andra, keterhubungan data pertanahan dan perpajakan dapat membantu memperbaiki kualitas informasi sekaligus menyederhanakan proses kerja di lingkungan pemerintahan.

“Dengan demikian, sistem elektronik peta pajak dan pertanahan tidak saja menghasilkan data yang lebih akurat, tetapi juga proses kerja yang lebih cepat, pelayanan yang lebih efektif, serta tata kelola pemerintahan daerah yang semakin transparan dan akuntabel,” kata Andra Soni.

Sementara itu, Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan atas kesempatan kerja sama dan berbagi inovasi dalam pengembangan sistem pengelolaan data berbasis digital tersebut.

Ia menyebut kesepakatan ini menjadi langkah penting bagi Kotamobagu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi pertanahan dan perpajakan daerah.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah membuka ruang kerja sama dan berbagi inovasi melalui replikasi dan pemanfaatan Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak atau SISGITA,” ujar Weny.

Weny berharap penerapan SISGITA di Kota Kotamobagu dapat meningkatkan akurasi dan kualitas data, sekaligus mempermudah proses pemutakhiran serta integrasi informasi pertanahan dan perpajakan.

Ia juga menekankan bahwa pemanfaatan sistem tersebut diharapkan mendukung optimalisasi potensi pendapatan daerah tanpa mengesampingkan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kami berharap, melalui penerapan Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak di Kota Kotamobagu, kualitas dan akurasi data dapat semakin ditingkatkan, proses pemutakhiran serta integrasi data pertanahan dan perpajakan dapat dilakukan dengan lebih efektif,” katanya.

Ia menambahkan, integrasi data tersebut diharapkan memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi pajak, tetapi juga bagi masyarakat melalui pelayanan yang semakin berkualitas.

“Sekaligus membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah, sehingga penerapan sistem ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, tetapi juga dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Kotamobagu,” lanjut Weny.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antardaerah, kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan dua Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai replikasi dan pemanfaatan SISGITA.

PKS pertama ditandatangani Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu, Moh. Fahri Damopolii, S.Kom., M.E., bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, Dr. Tubagus Asep Nurdin, S.Kom., M.Kom.

Sementara itu, PKS kedua ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu, Fenty Dilasandi Mifta, S.P., M.A.P., bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan, Eki Herdiana, S.T., M.T.

Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antarlembaga dalam mendukung implementasi sistem, terutama pada aspek teknologi informasi, pengelolaan keuangan daerah, serta administrasi perpajakan.

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Drs. Teguh Narutomo, M.M., Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN Dedi Nurcahyanto, serta Direktur Survei dan Pemetaan Tematik pada Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.

Hadir pula Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis, S.E., M.M., Wakil Wali Kota Tangerang Selatan H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars., serta para pimpinan daerah bersama jajaran perangkat daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kota Kotamobagu berharap pemanfaatan teknologi geospasial dapat mendukung pengelolaan data pertanahan dan perpajakan yang lebih akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi landasan bagi peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

*Cony