Kotamobagu, LiputanBMR.com,– Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu memberikan penjelasan mengenai penataan median Jalan Paloko-Kinalang yang menjadi sorotan publik, terutama terkait penebangan sejumlah pohon di kawasan tersebut.
Pemkot menegaskan bahwa pekerjaan penataan telah melalui tahapan perencanaan dan administrasi, termasuk permintaan kajian teknis dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Kotamobagu, Ahmad Yani Umar, S.E., menjelaskan bahwa rencana penataan median jalan tersebut telah disusun sejak 2025 dan selanjutnya diakomodasi dalam APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2026.
Sebelum pekerjaan dimulai, Dinas PRKP terlebih dahulu meminta kajian kepada beberapa perangkat daerah, meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait pola tata ruang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengenai kondisi tanaman di median jalan, Dinas Perhubungan terkait Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mengenai aspek aset.
“Penataan median Jalan Paloko-Kinalang kami rencanakan pada 2025 dan dianggarkan dalam APBD 2026. Sebelumnya, kami juga meminta kajian teknis dari perangkat daerah terkait sesuai bidang masing-masing,” ujar Yani, Kamis (17/9/2026).
Setelah dokumen kajian teknis diperoleh, Dinas PRKP melanjutkan tahapan administrasi dengan mengajukan permohonan kepada Inspektorat Daerah untuk pelaksanaan *probity audit* sebagai bagian dari proses pengawasan atas kegiatan tersebut.
Di sisi lain, penebangan sejumlah pohon di median jalan memunculkan pertanyaan mengenai status kawasan tersebut, khususnya terkait dugaan bahwa lokasi itu merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu, Erwin Pasambuna, S.H., menerangkan bahwa berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku, median Jalan Paloko-Kinalang tidak ditetapkan sebagai kawasan RTH.
Ia merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Kotamobagu Tahun 2014–2034. Dalam dokumen pola ruang tersebut, kawasan yang dimaksud tergambarkan sebagai kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan luas sekitar 2.615 meter persegi dan kawasan perkantoran pemerintah seluas kurang lebih 1.739 meter persegi.
“Dalam pola ruang RTRW Kota Kotamobagu, median Jalan Paloko-Kinalang tidak tergambarkan sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau,” jelas Erwin.
Meski demikian, Erwin mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya pernah mengusulkan agar kawasan median tersebut dimasukkan sebagai bagian dari RTH dalam proses revisi RTRW. Namun, usulan itu tidak disetujui karena dinilai belum memenuhi persyaratan luasan minimum yang ditetapkan.
“Pernah kami usulkan untuk masuk kawasan RTH Kota Kotamobagu, tetapi ditolak pihak kementerian karena luasannya tidak mencapai batas minimal 0,625 persen dari total luas wilayah Kota Kotamobagu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Kotamobagu, Claudy Mokodongan, S.T., M.E., menjelaskan bahwa pemilihan tanaman untuk median jalan harus mempertimbangkan fungsi jalan serta aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna.
Ia mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan. Berdasarkan pedoman tersebut, jenis tanaman pada median jalan dapat berupa perdu, semak, maupun tanaman berbunga yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kawasan.
Menurut Claudy, pemilihan tanaman tidak cukup hanya mempertimbangkan manfaat ekologis, tetapi juga perlu memperhatikan estetika, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan.
Karena itu, tanaman yang akan ditempatkan di median Jalan Paloko-Kinalang harus memenuhi sejumlah kriteria teknis. Di antaranya, sistem perakaran tidak merusak konstruksi jalan, tidak memiliki cabang pada bagian bawah yang berpotensi mengganggu, serta tidak mempunyai ranting atau tajuk yang menghalangi jarak pandang pengendara.
Ukuran dan karakteristik tanaman juga harus diperhitungkan agar tidak terlalu besar maupun menimbulkan bahaya ketika tumbang.
“Pemilihan tanaman harus memperhatikan akar yang tidak merusak struktur jalan, tidak bercabang di bagian bawah, tidak menghalangi pandangan, serta tidak terlalu besar sehingga berisiko membahayakan pengguna jalan apabila tumbang,” terang Claudy.
Pemkot Kotamobagu menyatakan bahwa penataan median Jalan Paloko-Kinalang dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan administrasi, ketentuan tata ruang, pengelolaan aset daerah, hingga keselamatan lalu lintas.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kesesuaian jenis tanaman dengan karakteristik median jalan agar penataan kawasan dapat mendukung keindahan kota tanpa mengabaikan fungsi jalan dan keselamatan masyarakat.
*Cony
LIPUTAN BMR | Keseimbangan Informasi Liputan Berita MasRakat
