Disperindag Kotamobagu Pastikan Pedagang SanPalk Belum Dipungut Retribusi

Kotamobagu, LiputanBMR.com,– Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pungutan retribusi terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beraktivitas di kawasan Paloko Kinalang atau SanPalk.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Kotamobagu, Ariono Potabuga, Kamis (17/9/2026), berkaitan dengan upaya pemerintah daerah menata kawasan yang merupakan aset daerah, yakni eks Kantor Bupati Bolaang Mongondow.

Ariono menjelaskan, penataan dilakukan untuk memastikan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan hukum serta memiliki tata kelola yang tertib. Langkah ini juga menyikapi adanya pelaku usaha yang telah beraktivitas di kawasan tersebut tanpa pemberitahuan kepada pemerintah daerah dan belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah Daerah mengambil langkah pengaturan guna memastikan pengelolaan aset daerah tidak menyalahi aturan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Kotamobagu membentuk Tim Penataan Kawasan yang melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Tim tersebut bertugas mengkaji kondisi kawasan sekaligus menyusun langkah penataan dan kebijakan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah melakukan sosialisasi kepada para pedagang melalui kunjungan langsung ke lokasi, komunikasi personal, serta rapat dan pertemuan bersama pelaku usaha.

Ariono menyebutkan, salah satu kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada 15 Juli 2026. Dalam pertemuan itu, pemerintah menyampaikan sejumlah ketentuan mengenai pemanfaatan kawasan, termasuk pengaturan penggunaan tenda dan penjelasan terkait retribusi.

Untuk mendukung penataan lingkungan, para pedagang juga diarahkan menggunakan tenda dengan ukuran yang seragam. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan tampilan kawasan yang lebih rapi, teratur, dan proporsional, sekaligus mengoptimalkan ruang yang tersedia agar dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak pelaku usaha.

Mengenai ketentuan retribusi, Ariono menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Meski demikian, ia menekankan bahwa keberadaan regulasi tersebut tidak berarti pungutan telah diberlakukan terhadap pedagang di kawasan SanPalk.

“Pemerintah mengacu pada ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, hingga saat ini pemerintah belum melakukan pungutan,” tegasnya.

Ia menambahkan, proses penataan tetap mempertimbangkan kondisi serta kepentingan para pelaku usaha. Pemerintah berupaya memastikan pengaturan kawasan dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan beban yang memberatkan para pedagang.

Penataan SanPalk diharapkan mampu mewujudkan pemanfaatan aset daerah yang lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan, sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang teratur dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Kotamobagu.

*Cony