Dishub Kotamobagu Tegaskan Tarif Parkir SanPalk dan UDK Sesuai Perda

Kotamobagu, LiputanBMR.com,– Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kotamobagu memberikan penjelasan terkait penerapan retribusi parkir di kawasan kuliner Santai Paloko Kinalang (SanPalk) dan halaman Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), menyusul perhatian masyarakat terhadap keberadaan petugas parkir di lokasi tersebut.

Kepala Dishub Kota Kotamobagu, Marham Anas Tungkagi, menegaskan bahwa pemungutan retribusi parkir pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat parkir khusus merupakan pungutan resmi yang memiliki landasan hukum.

Ia menjelaskan, ketentuan tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam regulasi itu, halaman UDK dan kawasan SanPalk termasuk lokasi parkir khusus yang pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan pemerintah daerah.

“Kalau untuk parkir memang ada, tetapi sesuai Perda. Itu berlaku untuk tempat parkir khusus, seperti di halaman UDK dan area SanPalk. Tarifnya sudah ditetapkan, yaitu Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk mobil per kendaraan,” jelas Marham saat dikonfirmasi awak media.

Meski demikian, ia menekankan bahwa pemberlakuan retribusi tersebut hanya berlaku pada lokasi yang telah ditetapkan secara resmi. Artinya, tidak semua titik parkir di sekitar SanPalk maupun UDK dapat dikenakan pungutan retribusi daerah.

Menurutnya, kendaraan yang diparkir di bahu jalan utama atau lokasi lain di luar zona parkir khusus yang ditetapkan tidak termasuk objek retribusi tersebut. Oleh karena itu, pemungutan uang parkir di luar lokasi resmi tanpa kewenangan tidak dibenarkan dan dapat menimbulkan persoalan hukum.

Dishub pun mengimbau masyarakat agar lebih cermat ketika memarkirkan kendaraan, termasuk memastikan lokasi parkir dan kejelasan petugas yang melakukan pemungutan. Langkah ini dinilai penting untuk membedakan retribusi resmi dengan pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Marham menambahkan, keterbukaan mengenai lokasi parkir, dasar hukum, serta besaran tarif merupakan bagian penting dalam menciptakan pengelolaan parkir yang tertib dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Retribusi parkir merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah untuk mendukung pembangunan. Sebaliknya, pungutan di luar ketentuan Perda tidak dibenarkan. Kami meminta masyarakat berani bertanya apabila diminta membayar di area yang bukan zona resmi,” tegasnya.

Melalui penjelasan tersebut, Dishub Kota Kotamobagu berharap masyarakat dapat memahami ketentuan retribusi parkir yang berlaku sekaligus berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaannya.

Pemerintah daerah juga mendorong agar pengelolaan parkir di kawasan SanPalk dan UDK berlangsung secara transparan, tertib, dan sesuai regulasi, sehingga kenyamanan masyarakat tetap terjaga serta penerimaan daerah dapat dikelola berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

*Cony